DPR Minta Laksamana Yudo Pastikan Prajurit TNI Netral dari Politik Praktis

Puan Maharani Ketua DPR RI menghadiri pelantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru. Laksamana Yudo menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun.

Pelantikan Panglima TNI digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022). Laksamana Yudo dilantik oleh Joko Widodo (Jokowi) Presiden.

Dalam acara tersebut, Puan hadir bersama Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 RI sekaligus ibundanya. Usai pelantikan, Puan memberi selamat langsung kepada Laksamana Yudo Margono atas tugas barunya.

“Selamat atas pelantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru. Semoga amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara,” ungkap Puan.

Dia kembali mengingatkan agar Yudo membawa TNI terus mengayomi rakyat di tengah tugas menjaga kedaulatan Indonesia. Puan menegaskan, TNI harus senantiasa humanis kepada rakyat.

“Saya yakin, Laksamana Yudo akan membuat TNI semakin kuat bersama rakyat. Selamat mengabdi bagi Negara kita tercinta,” ujarnya.

Puan juga memastikan DPR akan terus memberi dukungan demi kelancaran tugas-tugas TNI. Salah satunya dalam upaya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) atau standar kekuatan pokok minimum TNI.

“Semoga MEF renstra ketiga dapat terealisasi seperti yang ditargetkan demi kekuatan penjaga keutuhan NKRI,” ungkap Puan.

Lebih lanjut, Laksamana Yudo diharapkan dapat terus menjaga soliditas TNI, baik untuk internal maupun sinergitas bersama Polri. Puan meyakini, TNI di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo dapat memberikan pengabdian terbaiknya.

“Kami di DPR siap membantu visi misi Laksamana Yudo agar prajurit-prajurit TNI dapat menjadi Patriot NKRI yang profesional, modern, dan tangguh,” sebut mantan Menko PMK itu.

Puan juga kembali meminta agar Laksamana Yudo memastikan prajurit TNI netral dari politik praktis. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik.

“Laksamana Yudo kepada DPR telah memberi jaminan akan netralitas TNI. Kami berharap tidak ada persoalan politik yang berkaitan dengan TNI jelang dan saat pelaksanaan Pemilu 2024,” tegas Puan.(faz/ipg)