Bawaslu Surabaya Ajak Pemilih Perempuan Awasi Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya mengajak seluruh pemilih perempuan berperan aktif mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Novli Bernado Thyssen Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Surabaya mengatakan, pihaknya memerlukan bantuan dari seluruh masyarakat agar pemilu dapat terselenggara sesuai regulasi. Mengingat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Pahlawan lebih dari dua juta orang, sedangkan jumlah komisioner Bawaslu Surabaya hanya lima orang.

“Partisipasi pemilih perempuan sangat berpengaruh karena jumlahnya lebih dari separuh DPT. Ibu-Ibu adalah kelanjutan tangan dan mulut kami untuk menyosialisasikan ke masyarakat dan organisasi,” kata Novli dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri anggota organisasi perempuan Nahdlatul Ulama dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Surabaya, Senin (12/12/2022).

Dengan jumlah yang signifikan tersebut, pemilih perempuan harus terlibat dalam pengawasan pemilu yang merupakan instrumen untuk memilih pemimpin. Dia mengingatkan, nantinya arah kebijakan eksekutif dan legislatif yang terpilih menyangkut hajat hidup orang banyak. Satu di antaranya harga bahan kebutuhan pokok.

Karena itu, Lilies Pratiwining Setyarini Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kota Surabaya mengingatkan jika perempuan tidak boleh buta politik. “Naluri perempuan melindungi keluarganya. Sedangkan harga kebutuhan pokok merupakan keputusan politik,” ujarnya.

Lilies menyebutkan bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan perempuan yaitu ikut memantau pelaksanaan pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, melaporkan pelanggaran dan informasi dugaan pelanggaran pemilu, serta mendukung ketaatan peserta dan penyelenggara pemilu terhadap regulasi.

“Laporkan ke posko pengaduan Bawaslu kalau ada yang namanya tercatut sebagai anggota parpol. Lapor dan siap menjadi saksi kalau ada politik uang. Jangan takut. Kami memiliki perlindungan saksi,” tuturnya.

Masyarakat dapat mengecek apakah dirinya terdaftar sebagai anggota suatu partai dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di bit.ly/ceksipol.

“Selain itu, pengawasan partisipatif juga bisa dilakukan dengan membuka pendaftaran pemantau pemilu melalui organisasi yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Kemudian melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran,” kata Lilies.(iss/ipg)