Dr. Fauzie Said M.Si Pengamat Politik Universitas Brawijaya Malang, secara tegas mengatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 yang di usung oleh beberapa partai koalisi berpotensi menodai demokrasi dan hanya untungkan elite penguasa.
Wacana ini tidak relevan karena menimbulkan kerugian di kalangan masyarakat dan justru berpotensi menjadi bencana politik dalam demokrasi kita.
Dr Fauzi menolak secara tegas statement dari Cak Imin (Muhaimin iskandar) – Ketua Umum PKB yang mengusulkan penundaan pemilu presiden harus ditunda satu sampai dua tahun mendatang.
“Kalau usulan tersebut terwujud siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, itu pertanyaannya. Yang diuntungkan ya elit politik ,” kata Fauzi saat berbincang di Program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (9/3/2022).
Wacana usulan penundaan pemilu presiden 2024 tidak hanya muncul dari kubu PKB saja, tapi juga dari Airlangga Hartanto Ketua Umum Golkar dan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN.
“Kalau saya lihat dari jumlah anggota syaratnya kan sepertiga, sepertiga itu sekitar 235. Sedangkan jumlah partai koalisi ini mempunyai anggota 471, jadi lebih (dari syarat). Jadi bukan mustahil ini bisa diwujudkan dan berbahaya bagi demokrasi kita (jika amandemen jadi dilakukan),” imbuh Fauzie.
Menurut Fauzi, kebijakan yang dilakukan pemerintah harusnya mengutamakan aspirasi masyarakat. Semua kebijakan harus mengarus-utamakan kepentingan publik. Lembaga DPR dan MPR sebagai representasi dari rakyat, seharusnya selalu mengutamakan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dan kepentingan publik.
“Saya rasa masalah ini sengaja dihembuskan, jika ini nanti diperpanjang. Dia sendiri (Muhaimin Iskandar) akan ikut melanggengkan kekuasaan.”, papar Fauzie.
Membaca arah kepentingan politik dari Cak Imin, kata Fauzie, keliru jika memperpanjang Pemilu hanya untuk menaikkan elektabilitas menjelang pemilihan capres 2024.
“Kalau terkait keuntungan secara personal, maka ini akan merugikan dia. Justru akan jadi jelek untuk image cak Imin sendiri”, jelas Fauzie.
Fauzi juga membaca, motivasi perpanjangan ini ada potensi untuk kepentingan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), ada kekhawatiran proyek IKN tidak lagi di bawah kepemimpinan Jokowi, sehingga penundaan Pemilu digaungkan.
Kembali, Fauzi menekankan wacana menunda Pemilu harus dicegah.
“Yang paling diuntungkan hanya para elite yang sedang berkuasa. Rakyat diuntungkan dari segi yang mana, tidak ada. Jadi patut diwaspadai dan dikontrol. Kalau ini benar-benar terjadi maka akan jadi mengerikan karena akan membuat kita mundur kembali ke jaman orde baru,” tambahnya.
Menanggapi statement Jokowi Presiden yang menyatakan bahwa, “Kita bukan hanya taat dan tunduk tapi juga patuh pada konstitusi. Tapi wacana 3 periode juga tidak bisa dilarang karena itu bagian dari demokrasi. Siapapun boleh saja mengusulkan perpanjangan masa jabatan”, Fauzie mengatakan pernyataan presiden ambigu, dan menyebabkan multi tafsir.
“Jokowi Presiden harus lebih tegas, tidak boleh mengeluarkan statement ambigu. Presiden harus secara tegas menolak atau menerima melanjutkan kewenangannya tiga periode,” pungkas Fauzi. (tha/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
