Wakil Ketua MPR Dukung Retno Marsudi Menolak Junta Myanmar di KTT ASEAN

Syarief Hasan Wakil Ketua MPR menyampaikan dukungannya kepada Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri RI secara sikap diplomatis menolak kehadiran Junta Pemimpin Myanmar dalam KTT ASEAN yang akan dilaksanakan pada 26-28 Oktober 2021 di Brunei Darussalam.

Syarief Hasan mengatakan respon Menlu RI menunjukkan peran besar Indonesia dalam penyelesaian masalah-masalah di kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan penolakan itu disampaikan secara resmi oleh Retno Marsudi Menlu RI dalam Pertemuan Tingkat Menlu ASEAN pada Jumat 15 Oktober 2021.

“Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kawasan, termasuk gejolak Myanmar pasca kudeta militer,” ujarnya pada, Jumat (22/10/2021)

Syarief Hasan menyebut aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Junta Myanmar terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan.

“Tentu, kita memahami bahwa Indonesia tidak boleh terlalu jauh mengurusi urusan dalam negeri suatu negara. Namun, apabila sudah terjadi kekerasan, tentu Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan resolusi untuk menyelesaikan masalah di Myanmar,” tuturnya.

Dikutip dari Antara, Syarief juga menyebut langkah dari Retno sudah sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945.

Pembukaan UUD NRI 1945 telah menyebutkan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ketertiban dunia.

“Sehingga sudah sepatutnya pemerintah mendukung penyelesaian masalah di Myanmar,” tegas Syarief Hasan.

Sudah diketahui sebelumnya bahwa aksi kudeta Junta Myanmar juga telah menelan korban jiwa. Tentu, sejak awal semua pihak menginginkan agar pemimpin Junta Myanmar berdamai dengan pemimpin sipil di Myanmar dan segera mengakhiri persoalan yang terjadi.

“Penyelesaian persoalan ini tentu akan berdampak baik bagi ketertiban di regional,” kata Syarief Hasan.

Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini memiliki peran penting di kancah regional maupun internasional dalam mengatasi problem yang terjadi.

“Termasuk problem yang menimpa Myanmar dan berakibat buruk pada masyarakat sipil,” ujar dia.

Syarief juga mengeklaim Partai Demokrat juga akan mendukung pemerintah melalui Kemenlu RI mengahdirkan resolusi damai di Myanmar. (ant/wld/ipg)