Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah se-Indonesia menggantikan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Wali Kota Pasuruan, Jumat (17/9/2021).
Politisi PDI Perjuangan itu akan menggantikan kepemimpinan organisasi yang akrab dengan akronim indonesiapersada.id itu sampai 2023 mendatang.
“Sebenarnya dari Gus Ipul kemarin, PR-nya sudah jelas. Kami sudah bertemu pengurus-pengurusnya. Sudah sempat ngobrol dengan beberapa daerah. Ada beberapa hal,” ujarnya.
Beberapa PR yang dia maksud salah satunya adalah dari segi kelembagaan radio dan TV publik milik pemerintah. Kemudian sumber daya manusia (SDM)-nya. Juga berkaitan isi siaran.
“Kelembagaan, SDM, bicara konten dan kreasi. Termasuk adaptasi dengan kondisi sekarang. Kemudian, tentu, dukungan pemerintah daerah. Karena ini milik Pemda. Inilah yang mesti kami komunikasikan,” kata Ganjar.
Salah satu yang dia sampaikan berkaitan peran Indonesia Persada di bawah kepemimpinannya adalah memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dari anggota Indonesia Persada.
Misalnya berkaitan masalah teknis seperti tidak bisa siaran karena tidak ada sinyal di lokasi beroperasinya sebuah radio atau televisi milik pemerintah. Dia akan langsung komunikasikan ke menteri.
“Tadi kita mendengar, pak kami enggak bisa siaran pak. Lho, kenapa? Sinyalnya enggak ada. Lha kalau sinyalnya enggak ada, pengurus (Indonesia Persada) harus membantu,” ujar Ganjar.
Salah satu yang Ganjar syaratkan agar ada bantuan langsung dari Indonesia Persada adalah kepemilikan program atau konten siaran yang dekat dengan pendengar maupun pemirsa.
“Itu enggak lama-lama, tak teleponkan saja menterinya. Kemudian kita bisa ngobrol. Area di situ bagaimana? Blank spot dan lain-lain. Karena ini sudah pernah kami uji coba ke sekolahan ketika mereka harus belajar di rumah. Pekerjaan semacam itu ternyata seminggu bisa selesai. Kami libatkan BUMN dan sebagainya,” ujarnya.
Hal lain yang akan dikencangkan oleh Ganjar selama memimpin Indonesia Persada adalah pelatihan dan berbagai kerja sama dengan berbagai pihak.
“Kenapa? Indonesia Persada ini fundamennya sudah diletakkan oleh Gus Ipul. Tugas saya meneruskan saja. Kemarin RRI, TVRI, Dewan Pers sudah ngomong siap agar mereka (pelaku radio dan tv publik) juga dibekali girik. Girik SIM-nya itu harus punya. Katakanlah mau siaran PON. Mereka enggak bisa berangkat karena mereka tidak punya identitas. Nah kami training lah, sehingga mereka menjadi profesional,” ujarnya.
Selebihnya, kata Ganjar, para pelaku dan insan radio dan televisi publik milik pemerintah daerah harus beradaptasi dengan teknologi. Menurutnya itu adalah syarat wajib bila tidak ingin tertinggal.
Berkaitan dengan Undang-Undang Penyiaran yang baru. Ganjar mengatakan, dia akan mengutamakan keterlibatan Indonesia Persada melalui keikutsertaan dalam mengkaji isi undang-undang itu.
“Menurut saya, Indonesia Persada penting meletakkan posisinya. Dalam konteks kpentingan itu, ayo kita ikut bicara. Tinggal menyiapkan tim kecil untuk mengkaji isinya apa? Lalu kita berakses kepada pemerintah, kepada dewan, bukan tidak mungkin kita datang ke sana. Kan, saya, Gus Ipul, juga pernah di sana,” selorohnya.
Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul Wali Kota Pasuruan yang menjadi Ketum Indonesia Persada sebelumnya menyampaikan, organisasi itu adalah wahana untuk radio-radio milik pemerintah.
“Apakah itu pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi yang masih eksis sampai sekarang. Mereka yang mungkin punya kendala frekuensi, kendala teknologi, kendala internet” ujarnya.
Seiring perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat akrab dengan generasi milenials, Gen-Z, juga generasi-generasi berikutnya yang akrab dengan internet, Gus Ipul berpendapat ada yang perlu dipunyai oleh radio dan televisi milik Pemda.
“Radio-radio itu harus merebut hati pendengar. Kayak dulu kita masih kecil itu. Saya yakin bisa. Terutama memang harus merebut hati pendengar,” ujarnya.(den)