DPR RI siang hari ini, Selasa (23/3/2021), akan menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Forum tertinggi di DPR itu juga akan memutuskan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024.
Puan Maharani Ketua DPR RI mengatakan, dalam rapat paripurna, Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) akan melaporkan hasil pembahasan Prolegnas 2021 yang dilakukan bersama Menteri Hukum dan HAM, serta Panitia Perancang UU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.DPR
Legislator PDI Perjuangan itu bilang, DPR RI mendengar semua masukan masyarakat tentang RUU Prolegnas.
DPR RI, kata Puan, berkomitmen meningkatkan kinerja legislasinya dengan ukuran kualitas dari Undang-undang yang dihasilkan.
Indikator kualitas suatu legislasi, menurut Ketua DPR RI, antara lain memberikan kepastian hukum, serta memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Semua aspirasi yang masuk kita pertimbangkan dalam menyusun Prolegnas prioritas 2021. Karena itu DPR berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam setiap pembahasan RUU,” tegasnya.
Sekadar informasi, dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021), Badan Legislasi DPR RI menetapkan 33 RUU dalam Program Prolegnas Prioritas 2021.
Terdiri dari 21 usulan DPR RI, antara lain revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Kemudian, ada 10 RUU usulan Pemerintah, di antaranya RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.
Sisanya, dua usulan dari DPD RI, yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan, dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.(rid/bid)
NOW ON AIR SSFM 100
