Sebanyak tujuh pemimpin negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), siang hari ini, Sabtu (24/4/2021), menggelar rapat di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta.
Selain Joko Widodo Presiden Republik Indonesia selaku tuan rumah, hadir Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, Phạm Minh Chính Perdana Menteri Vietnam, Muhyiddin Yassin Perdana Menteri Malaysia, Hun Sen Perdana Menteri Kamboja, dan Lee Hsien Loong Perdana Menteri Singapura.
Rapat bertajuk ASEAN Leader’s Meeting kali ini, khusus membahas masalah krisis keamanan dan politik di Myanmar yang terjadi sejak Februari 2021.
ASEAN Leader’s Meeting ini merupakan insiatif Indonesia, menindaklanjuti pembicaraan Presiden RI dan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN, beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan khusus dengan Perdana Menteri Vietnam, kemarin, Jumat (23/4/2021), Jokowi Presiden menegaskan posisi Indonesia terkait krisis di Myanmar sangat tegas.
Indonesia memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan Rakyat Myanmar.
Maka dari itu, Pemerintah Indonesia mendesak Junta Militer Myanmar menghentikan kekerasan dan penggunaan senjata supaya korban tidak semakin bertambah, serta mendorong dialog inklusif demi terciptanya kembali demokrasi, keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar.
Pertemuan tatap muka para pemimpin negara ASEAN pertama kalinya terjadi sejak pandemi Covid-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan serta keamanan ketat.
Menariknya, Jenderal Min Aung Hlaing Pemimpin Junta Militer Myanmar juga akan mengikuti langsung rapat pemimpin negara ASEAN di Jakarta.
Sekitar pukul 11.00 WIB, Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Sebelum menuju lokasi rapat, dia beserta delegasi Myanmar melakukan tes usap sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Terkait krisis di Myanmar, sebelumnya Antonio Guterres Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), mendesak para pemimpin ASEAN membantu mencegah eskalasi krisis.
Sekadar informasi, Myanmar mengalami krisis keamanan sesudah Junta Militer menahan Aung San Suu Kyi pemimpin de facto, dan mengumumkan kudeta pada 1 Februari 2021.
Militer Myanmar juga mengumumkan status darurat militer selama satu tahun.
Kudeta itu langsung memicu pemberontakan Rakyat Myanmar. Ribuan orang turun ke jalan menuntut kembalinya demokrasi.(rid/frh/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
