Herman Khaeron Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat menegaskan, kader partainya solid mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, 100 persen kader di seluruh tingkatan pusat mau pun daerah menyatakan kesetiaan dan kebulatan tekad untuk tetap dalam kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020, di Jakarta.
Hal itu merupakan sikap Partai Demokrat merespon isu adanya rencana pengambilalihan kepengurusan partai yang melibatkan kader, mantan kader dan oknum pejabat lingkungan Istana Kepresidenan.
“Ketua Umum (AHY) mengkonsolidasikan seluruh Kader baik di tingkat pusat, ditingkat DPD, mau pun DPC, dan Alhamdulillah 100 persen kader di seluruh tingkatan baik di DPP, DPD, maupun DPC solid dan menyatakan kesetiaan kebulatan tekad untuk tetap bersama dengan kepemimpinan Mas AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Sebelumnya, Herman mengungkap ada dana tidak terbatas (unlimited) untuk melengserkan AHY, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat.
Menurut Herman, beberapa dari total 514 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat sudah mendapatkan dana untuk memulai gerakan.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pihak eksternal yang mendukung gerakan kudeta menjanjikan imbalan Rp100 juta per ketua DPC Partai Demokrat.
Teknisnya, Rp25-30 juta dibayarkan waktu menandatangani dukungan untuk merebut Partai Demokrat lewat kongres luar biasa (KLB). Sisanya dibayar sesudah KLB selesai.
Kata Herman Khaeron, pihak eksternal yang menjadi sponsor kudeta berniat menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan untuk Pemilihan Presiden tahun 2024.
Sekadar informasi, dalam keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021), AHY Ketua Umum Partai Demokrat menyebut ada pihak yang berupaya melakukan kudeta terhadap kepemimpinannya.
AHY mengatakan, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, gerakan tersebut melibatkan pejabat fungsional di dalam lingkaran Joko Widodo Presiden.
Bahkan, AHY menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan.
Terkait informasi tersebut, AHY mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi.(rid/dfn)
NOW ON AIR SSFM 100
