Ketua DPR Ingatkan Pemda Tidak Tutupi Status Covid-19 di Wilayahnya

Puan Maharani Ketua DPR RI mengingatkan semua pihak di pemerintah daerah (Pemda) agar terbuka tentang status Covid-19 di wilayahnya.

Menurut Puan, keterbukaan itu akan bermanfaat untuk menentukan langkah pengendalian Covid-19 di setiap masing-masing wilayah.

“Jangan nutup-nutupi status Covid-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah, ya, bilang merah, jangan seolah-olah sehat. Justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga,” kata Puan, di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Dia berharap seluruh level pemerintahan memahami hal ini karena pengendalian dan penanganan Covid-19 harus dilakukan secara bersama-sama.

Pemerintah daerah harus segera menentukan langkah penanganan dan koordinasi dengan pihak terkait bila wilayahnya masuk zona merah Covid-19.

Sejalan dengan itu, Puan juga mengimbau agar pemerintah daerah berhati-hati memberlakukan kebijakan peningkatan perekonomian.

Sebab, kebijakan itu berpotensi besar
menimbulkan terjadinya penularan Covid-19. Dia tegaskan lagi, kesehatan dan keselamatan hal utama yang harus dijaga.

“Ekonomi penting, tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar,” ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Puan menyatakan dirinya akan terus mendorong pemerintah pusat mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal (herd immunity).

“Saya minta kepala daerah sinergi dengan pemerintah pusat. Tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri,” katanya.

Semua usaha pengendalian Covid-19, kata Puan, akan lebih efektif jika mendapat dukungan masyarakat.

Dia pun minta masyarakat saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan walau sudah divaksin.

“Sekarang bepergian harus tes PCR atau rapid test antigen. Tapi harus tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, supaya efektif pencegahannya,” katanya.(faz/dfn/den)