Joe Biden, akan resmi dilantik menjadi Presiden Amerika pada tanggal 20 Januari 2021 waktu setempat. Banyak pihak yang menanti dan memprediksi bagaimana arah kebijakan baik dalam maupun luar negeri, dari pria yang akan menjalankan pemerintah bersama wakilnya, Kamala Harris.
Nurul Bariza Pakar Hukum Perdagangan Internasional mengatakan, latar belakang Biden yang berasal dari Partai Demokrat akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambilnya.
Partai Demokrat, Nurul menjelaskan, memiliki perspektif egaliter. Sama seperti yang ditunjukkan di masa kepemimpinan Barack Obama, yang menyingkirkan aspek ethnicity. Ketika pemimpin terpilih berasal dari Partai Demokrat, hubungan antar negara dinilai akan menjadi lebih harmonis, tidak seperti Trump yang jelas-jelas menempatkan Amerika di atas segalanya.
“Kalau kebijakan Trump sebelumnya sangat egosentris, jadi kebijakannya American first. Biden berjanji akan meninggalkan itu dan akan menjauhkan Amerika dari nasionalis yang unilateral,” kata Nurul kepada Radio Suara Surabaya, Rabu (20/1/2021).
“Kemudian arah kebijakannya cenderung merangkul dan akan bekerja sama dengan banyak negara di dunia, dalam kerangka ingin menunjukkan bahwa Amerika juga berpengaruh di dunia seperti yang sebelum-sebelumnya,” imbuhnya.
Secara spesifik, bentuk kerjasama ini kata Nurul, seperti yang disampaikan Biden dalam kampanye bahwa ia akan menggalang aliansi kerja sama dengan Asia Pasifik. Mengingat hubungan antara Amerika dan China yang kurang harmonis dalam banyak hal, terutama akhir-akhir ini karena pandemi Covid-19.
Saat kampanye, Biden juga berjanji akan mengembalikan kebijakan yang mulanya bersifat unilateral dan bilateral menjadi multilateral. Biden dinilai akan mengeluarkan kebijakan diplomatis yang tujuannya untuk memperbaiki hubungan Amerika dengan negara-negara sekutu, yang pada saat era Trump mungkin ada beberapa gangguan.
“Sehingga akan cenderung merangkul dan ini berpengaruh terhadap permasalahan perjanjian dan hubungan ekonomi dengan negara lainnya,” jelas Nurul yang sekaligus sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Airlangga.
Bila dikaitkan dengan Indonesia, ada kemungkinan hubungan kerja sama dengan Amerika akan semakin baik. Mengingat pada masa kepemimpinan Donald Trump yang meletakkan umat Islam sebagai musuh, sedangkan penduduk Indonesia mayoritas muslim.
“Trump yang anti Islam dan secara jelas mengekspresikan ketidaksukaannya terhadap religion tertentu, mengakibatkan masyarakat Indonesia berpikir dan tentu berpengaruh kepada aspek psikologis masyarakat Indonesia dan hubungan antar negara,” ungkapnya.(dfn/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
