Edhie Baskoro Yudhoyono Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI menegaskan, fraksinya akan konsisten mengkritisi kebijakan dan berbagai program pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Kritik yang disampaikan seluruh Anggota Fraksi Demokrat, akan dilakukan secara profesional dan proporsional, serta menyertakan alternatif solusi.
“Kritik Demokrat selama ini bukan cuma sekadar kritik, tapi profesional, proporsional, konstruktif dan solutif. Dengan begitu, ada penyeimbang dalam berdemokrasi. Demokrat selalu mendengar aspirasi rakyat, wartawan, dan berkoaliasi dengan rakyat,” ujarnya di Ruang Fraksi Demokrat, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (29/1/2021).
Politisi muda yang akrab disapa Ibas menyebut, kritik Anggota Fraksi Demokrat antara lain terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (kebijakan keuangan), Perppu Nomor 2 tahun 2020 (Pilkada), menolak RUU Cipta Kerja, dan Maklumat Kapolri yang dianggap tidak sejalan dengan demokrasi.
“Persetujuan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu agar pemulihan ekonomi dan Covid-19 cepat selesai sesuai dengan harapan rakyat. Sedangkan kritik penolakan agar ada harmoni dan penyempurnaan dalam berdemokrasi,” tegasnya.
Terkait penegakan hukum, Ibas minta jangan sampai cuma tajam ‘ke bawah’ dan tumpul ‘ke atas’.
“Ke depan, Demokrat akan mengkritisi RUU Pemilu, mengawasi supaya anggaran benar-benar untuk keperluan rakyat terutama saat banyak bencana alam akhir-akhir ini. Demokrat bukan partai yang istilahnya nato (no action talk only),” tambahnya.
Lebih lanjut, Ibas menekankan pentingnya membangun dan mengembangkan komunikasi publik khususnya dengan media, pers, dan rakyat.
“Kalau media massa memberitakan buruk, Demokrat akan buruk di mata rakyat. Kami yakin demokrasi akan berkembang lebih baik ke depan, santun, dan mencerdaskan. Kami ingin pers terus maju dan adil dalam pemberitaan, sehingga pers tidak ditinggalkan oleh rakyat,” tandasnya.(rid/iss/ipg)