Fraksi PKB Siap Kawal Perjuangan Nelayan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI menyatakan sikapnya untuk mengawal perjuangan para nelayan yang merasa dirugikan atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pernyataan itu disampaikan Cucun Ahmad Syamsurijal Ketua Fraksi PKB DPR RI, dalam sesi audiensi dengan para perwakilan nelayan, di Ruang Rapat F-PKB, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/9/2021).

“Saya apresiasi kehadiran ini. Ini perjuangan yang luar biasa. Kami juga dulu berjuang soal cantrang, kami teriak-teriak di Komisi IV sampai kami melakukan aksi turun ke jalan. Semoga ini bisa kami selesaikan secara persuasif. Kita komunikasi. Ini bagian perjuangan, dan kami siap mengawal aspirasi bapak-bapak (nelayan) sekalian,” ujarnya.

Dalam forum yang sama, Anggi Ermarini Wakil Ketua Komisi IV DPR RI menyayangkan kebijakan pemerintah terkait kelautan dan perikanan yang menurutnya tidak mencerminkan keberpihakan kepada nasib para nelayan.

Salah satunya, sambung dia, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomo 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Posisi PKB tetap berpihak pada nelayan dalam isu perikanan dan kelautan. Salah satu yang kami kejar adalah desain yang dimiliki Pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita,” katanya.

Anggi melanjutkan, PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Karena, ada perubahan pungutan pajak mencapai 400 persen.

“Ada beberapa elemen (pada PP85/2021) yang tidak cuma naik, tetapi berubah karena sampai 400 persen yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Daniel Johan Anggota Komisi IV DPR RI mengingatkan pemerintah jangan seperti menganaktirikan para nelayan.

Dia berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jangan sampai mempersulit para nelayan, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

“Di tengah masyarakat sulit, di tengah pemerintah memberikan kemudahan di sektor pariwisata, memberikan karpet merah di dunia investasi, bahkan menghapus pajak mobil. Loh kok, sekarang nelayan dipajakin?” ujarnya.

Menindaklanjuti pertemuan Fraksi PKB dengan para nelayan, Johan mengatakan akan segera melakukan komunikasi menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah.

“Tentunya kami akan sampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan, dan bahkan akan melayangkan surat kepada Joko Widodo Presiden serta Menteri Keuangan. Memang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam peningkatan penambahan negara,” serunya.

Menurut Johan, seharusnya PP 85/2021 batalkan, kemudian pemerintah rembuk bersama nelayan, petani dan buat peta jalan yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan pangan.(rid/iss/ipg)