Bawaslu Ajak Masyarakat Komitmen Memutus Rantai Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta semua kalangan masyarakat di Maluku Utara harus komitmen memutuskan mata rantai politik uang yang rentan terjadi pada pemilu maupun pilkada, serta menjelang Pemilu Serentak 2024.

“Politik uang hanya akan melahirkan praktik korupsi dari pemegang kekuasaan, hal ini berkaca dari sejumlah kepala daerah yang terjerat hukum, sejatinya rekrutmen politik dan proses demokrasi di Indonesia seharusnya melahirkan pemimpin pro rakyat.”

Dikutip dari Antara, kata Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Bawaslu RI saat membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tingkat dasar di Kota Ternate, Selasa (5/10/2021).

Ratna juga menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat saat Pemilu tidak akan mecapai kualitasnya, sebab Pemilu adalah konsep pengawasan oleh rakyat.

Ia mengeklaim pentingnya masyarakat secara luas untuk aktif dalam membantu tugas-tugas pengawasan Bawaslu. Melalui program SKPP yang dirancang oleh Bawaslu RI, ia berharap masyarakat memiliki kesadaran dalam pengawasan Pemilu.

“Ke depannya peserta SKPP dapat menjalankan tugas dengan memberi informasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang partisipasi dalam pengawasan pemilu,” jelas Dewi.

Selain SKPP, Bawaslu di daerah juga bisa menginisiasi kegiatan lain, seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, partai politik, dan ormas.

Dewi juga menjelaskan, Bawaslu sangat membutuhkan dukungan kaum pemuda pemilih yang memiliki idealisme yang berkualitas untuk membantu kedaulatan pengawasan pemilu di Indonesia.

“Penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas ditentukan oleh salah satunya kaum muda yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan organisasi kemahasiswaan,” kata Dewi.(ant/wld/ipg)