Anggota DPRD Ajak Warga Manfaatkan Program JKS dengan Bijak

Pada awal bulan April 2021, Pemerintah Kota Surabaya telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Semesta (JKS), mempertegas predikatnya sebagai Kota dengan label UHC (Universal Health Coverage).

UHC sendiri merupakan konsep revolusi pelayanan kesehatan yang memastikan setiap warga terjangkau oleh pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Hanya dengan menunjukkan KTP, warga Surabaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan, aturan ini juga berlaku untuk warga yang semula berlangganan BPJS mandiri (kelas 1 atau 2), asalkan bersedia migrasi ke JKS (BPJS kelas 3), mereka akan otomatis dilayani.

“Pandemi Covid-19 mulai awal tahun lalu telah memberikan dampak besar, ekonomi kita merosot hampir 5%, pengangguran terbuka naik mendekati 10%, dan PHK terjadi di banyak tempat. Program JKS ini menjawab kebutuhan warga Surabaya,” katanya Tjutjuk Supariono anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PSI, Kamis (8/4/2021).

Tjutjuk mengimbau, bagi warga Kota Surabaya yang tidak lagi mampu membayar iuran BPJS, bisa segera lapor ke Kelurahan, layanan BPJS akan aktif kembali hanya dengan menunjukkan KTP.

Meskipun begitu, sistem rujukan berjenjang masih berlaku pada program JKS ini. Bagi warga yang sakitnya tidak terlalu parah dapat mengunjungi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1, seperti puskesmas atau klinik terdekat.

Dia menjelaskan, untuk warga Surabaya yang mengidap sakit parah bisa mendapat pelayanan langsung ke rumah sakit. Saat ini, ada 63 puskesmas, 8 klinik utama, dan 42 rumah sakit yang bermitra dengan program JKS. Semua dapat diakses warga Surabaya, tentunya dengan tetap mengikuti sistem rujukan berjenjang.

“Dinas Kesehatan Surabaya telah mengupayakan pelayanan terbaik, harapannya warga juga bisa bijak memanfaatkan program ini. Kalau sakitnya ringan ya cukup ke puskesmas, pelayanan di puskesmas juga sudah semakin baik. Rumah sakit untuk yang keadaan darurat atau telah mendapatkan rujukan dari dokter faskes tingkat 1. Solidaritas dan kebijaksanaan seluruh warga Surabaya sangat diperlukan untuk melewati badai pandemi ini,” kata Tjujuk.

Sekadar diketahui, sekitar 450 ribu warga Surabaya mengalami pemotongan jam kerja dan lebih dari 70 ribu lainnya menganggur atau tidak bekerja akibat pandemi tahun lalu. Data terbaru Pemkot Surabaya menyebutkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah mendekati angka 900 ribu jiwa.

Hadirnya pemerintah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Surabaya, terutama urusan kesehatan. Tugas anggota dewan adalah melakukan pengawasan pelaksanaan program yang diterbitkan, sehingga bisa berjalan optimal.

“Saya dan anggota dewan dari PSI siap mengawal pelaksanaan program JKS ini agar berjalan mulus dan optimal. Bila perlu, kami akan bantu sosialisasikan berita baik ini ke seluruh jaringan kami di Surabaya. Ide dan program Pemkot sudah sangat baik, tinggal kita kawal pelaksanaannya di lapangan,” kata Tjujuk.(tin/bid)