AHY Yakin Rencana “Kudeta” Kepemimpinan Partai Demokrat Bisa Ditumpas

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah mencium gejala rencana pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat ini sejak satu bulan yang lalu.

“Pada awalnya kami menganggap persoalan hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi, sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam,” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021).

Awalnya, kata AHY, dirinya tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan partai demokrat itu, mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya.

Tetapi lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana tersebut.

Untuk itu, AHY menegaskan kalau pihaknya akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai.

“Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambilalihan secara paksa kepemimpinan partai demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami,” tegasnya.

“Kami yakin tidak ada satupun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara Inkonstitusional oleh pihak manapun,” imbuhnya.

Menurut dia, Partai Demokrat akan mempertahankan dengan mengindahkan konstitusi, pranata hukum, maupun ikhtiar politik yang bermoral dan beretika.

“Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang pranata hukum serta ikhtiar politik yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan moral dan etika,” jelasnya.

Partai Demokrat, lanjut AHY, akan bersikap tegas dan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.

Secara internal, menurut AHY, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD dan ART untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan.

Bersama dengan itu, Partai Demokrat juga telah mengkonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini.

“Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” kata AHY.

AHY mengaku telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil kongres kelima Partai Demokrat tahun lalu yang sah.

Dengan kata lain, kata AHY, Insya Allah gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang serta seluruh kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah tanah air

Kepada para pelapor baik pimpinan daerah dan cabang maupun kader lainnya atas nama pimpinan Partai Demokrat, AHY memberikan apresiasi yang setinggi tingginya.

“Kepada seluruh kader demokrat saya instruksikan untuk merapatkan barisan dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun ini serta terus bersatu dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia,” jelasnya.

“Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini karena meski Demokrat diganggu justru akan membuat demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan tidak ada partai yang kuat tanpa cobaan yang berat, kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak, Nakhoda yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang,” tegas AHY.

Sebelumnya, AHY mengungkapkan adanya gerakan politik yang bertujuan mengambilalih kekuasaan pimpinan partai Demokrat secara inkonstitusional.

AHY mengaku mendapat informasi itu dari sekumlah kader partai Demokrat.

“ 10 hari yang lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader partai demokrat baik pusat, daerah, maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat,” ujar AHY.

Selain itu, kata AHY, gerakan ini juga melibatkan pihak luar atau eksternal yang dilakukan secara sistematis.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang, terdiri dari satu kader demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi dan satu mantan kader yang sudah keluar dari partai tiga tahun yang lalu,” jelas AHY.

Untuk pihak luar yang diduga pejabat tinggi pemerintahan, kata dia, sedang dikonfirmasi kepada Joko Widodo Presiden.

“Sedangkan dari non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Joko Widodo presiden,” tegasnya.

AHY menjelaskan, para pimpinan dan kader demokrat yang melapor tersebut merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua umum partai demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketua umum partai Demojrat tersebut, menurut AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka pengambilalihan posisi ketua umum partai Demokrat dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.

AHY menegaskan, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa ketua umum partai demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB.(faz/ipg)