AHY Sebut Ada Gerakan “Kudeta” Kepemimpinan Partai Demokrat yang Libatkan Orang Lingkar Jokowi

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat mengungkapkan adanya gerakan politik yang bertujuan mengambilalih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional.

AHY mengaku mendapat informasi itu dari sekumlah kader Partai Demokrat.

“10 hari yang lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah, maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat,” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021).

Selain itu, kata AHY, gerakan ini juga melibatkan pihak luar atau eksternal yang dilakukan secara sistematis.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang, terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi dan satu mantan kader yang sudah keluar dari partai tiga tahun yang lalu,” jelas AHY.

Untuk pihak luar yang diduga pejabat tinggi pemerintahan, kata dia, sedang dikonfirmasi kepada Joko Widodo Presiden.

“Sedangkan dari non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Joko Widodo presiden,” tegasnya.

AHY menjelaskan, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tersebut merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demojrat tersebut, menurut AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.

AHY menegaskan, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB.

Kata AHY, berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya,” kata AHY.

“Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat,” imbuhnya.

AHY berharap semua itu tidak benar, tetapi kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut memang menyebutkan hal-hal demikian.(faz/ipg)