Jonathan Judianto Kepala Bankesbanpol Jatim menyebut terdapat tiga isu krusial yang paling mendominasi dalam pilkada serentak yang terselenggara di tengah pandemi Covid-19. Ketiga isu tersebut di antaranya berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan regulasi.
Menurutnya, situasi pandemi yang hingga saat ini belum berakhir juga turut memunculkan kekhawatiran di masyarakat tentang risiko munculnya klaster baru akibat penyelenggaraan pilkada.
“Yang paling disoroti berkaitan dengan DPT, protokol kesehatan dan regulasi. Tiga topik ini masih mendominasi, apakah pilkada ini bisa dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang ketat atau apakah justru menimbulkan klaster baru misalnya,” kata Jonathan saat ditemui wartawan usai membuka kegiatan bertajuk ‘Mewujudkan Jatim Harmoni’ yang diselenggarakan kerjasama Bankesbanpol Jatim dengan PD PRSSNI Jatim di Hotel Aria Gajayana, Malang, Selasa (3/11/2020).
Meski begitu, pihaknya meyakinkan bahwa pilkada serentak 2020 adalah pilkada yang sehat. Terbukti dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatur tahapan-tahapan pemilihan khusus untuk mencegah penularan Covid-19.
Selain pengukuran suhu tubuh dan cuci tangan, pengaturan waktu kedatangan peserta juga dijadwalkan berbeda-beda untuk menghindari penumpukan. Jumlah pemilih per TPS juga dibatasi maksimal 500 pemilih saja.
Selain itu, setelah cuci tangan, pemilih akan diberikan sarung tangan plastik yang akan langsung dibuang setelah selesai mencoblos. Tinta yang digunakan pun juga tidak lagi dengan cara dicelupkan, namun diteteskan.
Dengan berbagai upaya tersebut, Jonathan optimis bahwa pilkada kali ini akan terlaksana dengan baik, dengan catatan protokol kesehatan diterapkan dengan maksimal baik oleh petugas maupun pemilih.
“Tapi saya yakin rencana pilkada yang sehat ini tidak akan memunculkan klaster baru asalkan menaati aturan. Seperti datang sesuai waktunya agar tidak terjadi penumpukan,” tambahnya.
Dalam acara ini juga, ia menaruh harapan besar kepada radio-radio swasta agar menjadi media yang mampu mensosialisasikan pilkada sehat ini ke masyarakat.
Ia menilai, radio memiliki dampak yang besar dengan daya jangkaunya yang sangat luas.
“Radio ini luar biasa. Apalagi di luar daerah yang tidak bisa dijangkau televisi,” imbuhnya.
Dalam seminar ini pula, Jonathan berharap agar radio dapat menjadi media edukasi yang sekaligus dapat mensosialisasikan pilkada sehat agar masyarakat tidak takut untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.
“Karena kami menyadari sepenuhnya radio swasta juga merupakan media pemberitaan, media yang meng-influence dan mengedukasi masyarakat agar mereka tidak takut datang ke TPS menggunakan hak konstitusionalnya,” ujarnya.(tin/dfn/ipg)