Soal Mobil PCR Bantuan Pusat, Pemprov Jatim Menduga Ada Miskomunikasi
Jumat, 29 Mei 2020 | 20:37 WIB
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menanggapi serius protes Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya terkait pengalihan mobil mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) bantuan pemerintah pusat dari Surabaya ke kota lain di Jawa Timur.
Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan berharap, Gubernur Jawa Timur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur lebih bijak serta mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya.
Pemimpin, lanjut Hasto, wajib memperhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik, serta harus menghindari ego kepemimpinan.
“Seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan wajib mengedepankan kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan pilihan politik warganya, dan juga tidak boleh ada diskriminasi atas SARA. Semua harus kedepankan kerja gotong royong untuk kemanusiaan. Kini saatnya terus kembangkan semangat kerja sama,” ujarnya melalui pesan singkat yang diterima suarasurabaya.net, Sabtu (30/5/2020).
Dalam situasi yang tidak mudah seperti sekarang, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan.
“Rakyat tau bagaimana Bu Risma selalu bekerja keras untuk warganya tanpa mengenal lelah. Beliau juga sosok kreatif dan menjadikan Surabaya bersih dan begitu indah. Juga harus dipahami, Kota Surabaya adalah lokasi beberapa rumah sakit rujukan penangganan Covid-19. Surabaya berpenduduk terbanyak di Jawa Timur. Sangat disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa memertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan,” katanya.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan akan terus mengambil langkah inisiatif, dengan gerakan gotong royong, di mana struktur partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan wajib membantu rakyat melalui kebijakan relokasi anggaran, bantuan jamu dan obat-obatan, alat pelindung diri, disinfektan, dan juga mendorong gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan.
Sebelumnya, dua mobil PCR bantuan pemerintah pusat melalui BNPB telah tiba dan diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Rabu (27/5/2020) dan Kamis (28/5/2020). Dua mobil PCR itu akan difungsikan sebagai laboratorium bergerak untuk daerah-daerah yang membutuhkan di Jawa Timur. Pada Jumat (29/5/2020) kedua mobil tersebut digunakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Lamongan dan Tulungagung.
Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya merasa kecewa setelah mengetahui dua mobil laboratorium untuk tes PCR bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diklaim diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya, ternyata dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur.
Risma mengatakan, dirinya meminta bantuan mobil itu ke Letjend Doni Monardo Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tujuannya untuk menyelesaikan tes swab seribuan orang hasil tracing terkait Covid-19.
Risma juga menunjukkan bukti chat WhatApp antara dirinya dengan Letjend Doni. Dalam chat itu, Risma memohon bantuan alat fast lab untuk Kota Surabaya. Doni pun menyanggupinya dan berjanji akan mempercepat proses pengirimannya.
Febria Rachmanita Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya menjelaskan, rencananya pada Jumat (29/5/2020) dua mobil itu akan langsung dipergunakan untuk pasien yang menjalani karantina di Hotel Asrama Haji dan Dupak Masigit yang di situ ada warga dari Krembangan Selatan.
“Jadi, bantuan dari BNPB itu dua unit mobil laboratorium dan sudah kami tentukan titik-titiknya selama mobil itu berada lima hari di Kota Surabaya. Masing-masing titik itu kami siapkan 200 orang untuk dilakukan tes swab,” ujarnya.
Sementara itu, dr. Joni Wahyuhadi Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim mengklaim, Jatim dibantu dua mobil PCR itu setelah Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menelpon langsung Letjend Doni Monardo Kepala Gugus Tugas Pusat. Sehingga kemudian saat mobil itu tiba langsung diterima di RS Lapangan yang dibangun Pemprov Jatim di Jalan Indrapura Surabaya.
dr. Joni yang ditunjuk Gubernur sebagai koordinator mobilitas mobil PCR itu bilang, yang terjadi karena adanya miskomunikasi. Karena beranggapan tidak ada jadwal pemeriksaan di Surabaya, dia pun mengarahkan mobil PCR itu ke Lamongan dan Tulungagung.
Menurut dr Joni, miskomunikasi inilah yang kemudian membuat Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya protes dan menyampaikan kekecewaannya kepada seseorang yang dia telepon sebagaimana videonya beredar.(rid/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
