Selalu Timbulkan Gejolak, Fraksi Golkar DPR Tolak RUU HIP Masuk Prolegnas 2021

Fraksi Partai Golkar DPR menolak tegas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dimasukan kembali dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

“Fraksi Partai Golkar meminta agar RUU HIP tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2021,” kata Firman Soebagyo anggota Baleg DPR di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Firman menegaskan, daripada memasukan kembali RUU HIP sudah pernah membuat gejolak serta silang pendapat pro dan kontra di masyarakat seperti kejadian beberapa waktu lalu terkait RUU HIP itu, alangkah baiknya DPR dan pemerintah fokus ke masalah penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi akibat dampak Covid yang menyebabkan merosotnya terhadap perekonomian nasional.

Selain menghadapi Pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional, Firman mengatakan, sebentar lagi rakyat Indonesia ini akan melaksanakan satu peristiwa penting yakni pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang dan DPR sendiri akan membahas RUU Pemilu menjadi inisiatif DPR.

Karena itu, selaku Ketua Poksi Baleg Fraksi Partai Golkar, Firman menegaskan jika RUU HIP tetap dimasukan ke dalam Prolegnas kembali maka dengan tegas Fraksi Golkar akan menolak.

“RUU HIP sudah menjadi kontoversial dimasarakat selama ini dan belum dianggap urgen untuk diundangkan.
Oleh karena itu Fraksi Golkar tegas untuk menolak RUU HIP dimasukkan di prolegnas prioritas demi kepentingan keamanan bersama, bila subtansinya masih seperti diusulkan oleh pengusul seperti yang lalu,” tegas Firman yang juga anggota Komisi IV DPR.

Sebelumnya, Puan Maharani Ketua DPR RI menerima konsep Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari pemerintah. Setelah pertemuan dengan Mahfud MD Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Puan mengatakan bahwa RUU tersebut berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.(faz/tin/ipg)