Puan Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Ambil Kebijakan Longgarkan PSBB

Puan Maharani Ketua DPR RI menegaskan Pemerintah telah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diijinkan menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka prinsip yang sama sebaiknya juga perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah.

Dalam memutuskan kebijakan pelonggaran PSBB, kata Puan, pemerintah harus memperhatikan terlebih dulu perkembangan pasien Covid-19 yang masih fluktuatif sampai sekarang.

“Salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif Covid-19 yang masih fluktuatif ketika kita melihat data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” ujar Puan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Selain itu, menurut Puan, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.

“Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat. Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya,” tegasnya.

Kata dia, ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi Covid-19.

Apapun kebijakan yang nantinya diputuskan, kata Puan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat. Selain itu perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya,” pungkas Puan.(faz/iss/ipg)