Pemerintah Antisipasi Ancaman Stabilitas Keamanan Akibat Covid-19

Isu stabilitas keamanan dan peningkatan kasus kriminal akibat pandemi Covid-19 merupakan beberapa hal yang sudah diantisipasi oleh Pemerintah.

Jaleswari Pramodhawardani Pelaksana Tugas Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan, pihak intelijen dan aparat keamanan sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis supaya tidak terjadi aksi yang merugikan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Jaleswari, dalam rapat koordinasi membahas Potensi Gangguan Keamanan selama Penanganan Covid-19 dengan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

“Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan. Pemerintah mengantisipasi kondisi itu terutama menjelang Ramadhan. Berbagai skema ekonomi sudah disiapkan. Namun, pemerintah juga mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas,” ujarnya.

Rapat khusus tersebut diselenggarakan untuk menekan risiko peningkatan kriminalitas, serta memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama masa tanggap darurat Covid-19.

Dalam rapat virtual itu, Kabaintelkam Polri yang diwakili oleh Brigjen Pol Umar Effendi Direktur Keamanan Negara, membenarkan adanya risiko tindakan kriminal yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Potensi aksi anarkis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga tingkat Polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan,” papar Umar.

Lebih lanjut, Umar juga menegaskan pihak Kepolisian RI akan selalu berada di garda terdepan dalam menjamin keamanan masyarakat.

“Kami menggunakan pendekatan preventif dan persuasif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah mengawal distribusi program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19,” lanjut Umar.

Menurut Umar, seluruh jajaran Polda di 34 provinsi bersama TNI sudah membuka dapur umum untuk masyarakat yang membutuhkan makanan. Polri juga sudah memberikan bantuan lebih dari 600 ribu paket kepada masyarakat.(rid/ang)