Machfud Arifin Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 2 berjanji, bila dia terpilih dalam Pilwali Surabaya 2020 akan menyiapkan berbagai program Surabaya Next Level. Salah satunya, menyediakan ribuan jamban.
Machfud mendapati adanya persoalan mendasar soal jamban warga saat berkampanye sapa warga di Petukangan, Kelurahan Ampel, Rabu (11/11/2020). Warga setempat mengeluh kesulitan buang hajat karena tak punya toilet.
WC umum yang dibangunkan Pemkot Surabaya hanya ada beberapa dari yang menurut mereka sudah dijanjikan oleh Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya saat ini.
“Kami dijanjikan dibuatkan jamban kampung tapi hingga saat ini mana? Seluruh Kelurahan Ampel dijanjikan 833 jamban. Baru 11 yang ada. Warga kasihan tak punya jamban,” kata Samsul Hidayat Ketua RW 02 Petukangan, Ampel.
Machfud Arifin mengatakan, hunian yang layak harus punya fasilitas jamban. Inilah, yang menurutnya akan menjadi prioritas utama program yang dia usung di Kampanye ini, yakni “Program Maju Kotane Makmur Wargane”.
“Yang paling mendesak adalah jamban, karena menyangkut kesehatan warga. Kalau lapar orang masih bisa menahan. Kalau buang hajat, tidak ada yang kuat menahan sakit perut. Ini persoalan mendasar yang harus dituntaskan,” kata dia.
Mantan Kapolda Jatim itu pun sudah menyiapkan Program prioritas bangun ribuan jamban di seluruh kampung. Sebagai warga asli Surabaya, Machfud sudah tidak srantan (tidak sabar) menuntaskan persoalan itu.
Machfud yang yang diusung 8 partai politik di Pilwali Surabaya 2020 ini sudah turun ke kampung-kampung. Dia mengaku dibuat tidak percaya saat melihat sendiri sungai-sungai menjadi jamban massal warga Surabaya.
Dia mengaku prihatin. “Tadinya saya tidak percaya ada warga Surabaya banyak yang tidak punya jamban. Ternyata betulan. Ini memprihatinkan,” katanya di hadapan warga Petukangan.
Selain persoalan jamban, saat kampanye di Pertukangan, Machfud juga memaparkan soal pemerataan pembanguan Surabaya. Menurutnya, Surabaya tidak hanya taman di tengah kota tapi 31 Kecamatan dan ratusan kelurahan harus maju.
“Program dana Pembangunan Rp 150 juta setiap RT per tahun akan menjawab pemerataan Pembangunan ini. Sementara para kader Posyandu, PAUD, Bumantik, kader Lingkungan saatnya insentifnya naik kelas. Tidak terus Rp 28.500,” ujarnya.(den/tin)