KPU Surabaya Tanggapi Usulan TPS Keliling dan Pelaksanaan Bimtek KPPS

Nur Syamsi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menanggapi usulan diadakannya TPS keliling untuk menampung suara masyarakat yang takut ke TPS karena pandemi Covid-19.

Menurutnya, usulan itu baik, tapi belum bisa dilakukan. Karena belum ada payung hukum yang mengatur soal itu.

“Sejauh ini berdasarkan undang-undang, belum memberikan ruang atau belum mengatur TPS keliling. Bahkan melayani pindah pemilih bagi yang ada di rumah sakit atau lapas saja masih dilayani TPS terdekat,” kata Nur Syamsi dalam talkshow Wawasan Radio Suara Surabaya, Senin (16/11/2020) ditemani Kombes Pol Jhonny Edison Isir Kapolrestabes Surabaya.

Sebelumnya, salah satu pendengar bernama Kia menyampaikan masih banyak warga yang takut datang ke TPS karena pandemi Covid-19. Sehingga menurutnya, TPS keliling bisa menjadi salah satu alternatif.

Nur Syamsi menilai, usulan TPS keliling merupakan ide yang bagus dalam pilkada di tengah kondisi darurat seperti pandemi saat ini yang memaksa masyarakat menghindari kerumunan.

“Sebuah gagasan yang menarik tapi memang butuh pijakan hukum. Saya rasa ini sangat progresif dan perlu disampaikan ke pembuat kebijakan,” imbuhnya.

Selain usulan TPS keliling, Nur Syamsi juga menanggapi waktu pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang sebelumnya masih banyak dipertanyakan oleh publik.

Ia mengatakan, simulasi Bimtek akan diadakan setelah anggota KPPS melakukan rapid test dan hasilnya sudah diketahui. Upaya ini dilakukan agar bimtek yang dilakukan secara tatap muka dapat berlangsung aman di tengah pandemi Covid-19.

“Karena Bimtek yang efektif dalam bentuk tatap muka karena ini simulasi, maka sebelum tatap muka dipastikan dalam kondisi sehat. Meski setelah Bimtek pendalaman-pendalaman materi tetap harus dilakukan,” tambahnya.

Ia mengatakan, rapid test untuk KPPS akan dilaksanakan pada 26-27 November mendatang. Setelah hasil rapid test keluar pada 28 November, anggota PPS baru akan melakukan bimbingan teknis kepada anggota dan ketua KPPS.

Nur Syamsi mengatakan, jumlah KPPS yang menjalani rapid test berjumlah lebih dari 36 anggota. Angka itu terdiri dari tujuh anggota KPPS yang ada di 5.184 TPS di Surabaya.

“Memang besar volumenya (jumlahnya), makanya kita melakukan Bimtek setelah hasil rapid test keluar,” ujarnya. (tin/ang)