Khofifah Minta Bupati/Wali Kota Siapkan Rapid dan Swab Test Petugas Pilkada

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur meminta Bupati/Wali Kota berkoordinasi teknis pelaksanaan rapid test atau swab test bagi para petugas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Dia menyatakan itu dalam Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2020 bersama Ketua KPU, Bupati/Walikota se-Jatim, Danrem, Kapolres, Kajari, dan Ketua KPU di 19 kab/kota.

Rapat koordinasi yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Jatim, Kapolda Jatim, Kasdam V Brawijaya, Kajati Jatim, juga Wakil Gubernur Jatim itu berlangsung di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (19/10/2020).

Rapat koordinasi memantapkan sinergi dan koordinasi secara komprehensif demi mewujudkan Pilkada Serentak 19 kabupaten/kota di Jatim berlangsung tertib, aman, damai, dan lancar sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Ada beberapa hal yang dibahas soal pelaksanaan pilkada serentak di tengah situasi pandemi Covid-19. Baik penerapan protokol kesehatan di semua tahapan Pilkada, peningkatan partisipasi pemilih, sampai antisipasi kerawanan.

Khofifah bilang, untuk mencegah penularan Covid-19, semua pihak harus memastikan protokol kesehatan diterapkan saat tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, sampai proses pengumuman.

Dia juga meminta para petugas pemilu dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sampai petugas TPS dalam kondisi sehat dan bebas Covid-19.

Karenanya dia meminta Bupati/Wali Kota berkoordinasi secara teknis untuk melaksanakan rapid test atau swab test bagi para petugas. Terutama mengenai kebutuhan tenaga kesehatan dan jangka waktu hasil tes.

“Menurut Kemenkes hasil rapid tes berlaku 14 hari. Monggo kita bagi tugas mulai kapan rapid test para petugas dilaksanakan. Berapa banyak tim nakes bisa disupport Bupati/Wali Kota. Jangan sampai mepet, nanti pilkada berlangsung hasilnya belum keluar,” ujarnya.

Dia meminta bupati dan wali kota di Jatim melakukan pemetaaan seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 supaya rakyat sehat, ekonominya sehat, dan pilkadanya sehat.

Soal kebutuhan tenaga kesehatan, Khofifah meminta pemerintah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pilkada bisa memberikan dukungan bagi daerah penyelenggara yang butuh tambahan tenaga kesehatan.

“Mohon, bupati/wali kota terdekat, kalau ada daerah di sekitarnya yang menyelenggarakan Pilkada dengan jumlah pemilih sangat besar, sekiranya memungkinkan bisa membantu tenaga kesehatan untuk rapid test dan swab test,” ujarnya.

Bupati dan wali kota di Jatim juga dia minta terus menyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan Pilkada serentak. Menurutnya, masih ada masyarakat di daerah yang tidak tahu kapan pelaksanaan pilkada.

Tujuannya, supaya tingkat partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan suara atau hak pilih mereka di Pilkada Serentak Jatim 2020 meningkat dari pemilu sebelumnya.

“Bupati/wali kota bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi dan terus menyosialisasikan pilkada. Bisa kerja dama dengan media massa cetak maupun elektronik untuk sosialisasi,” ujarnya.

Pemprov Jatim sendiri, kata Khofifah, setiap hari Minggu melakukan gowes sembari menyampaikan pentingnya protokol kesehatan sekaligus mensosialisasikan pilkada serentak di kabupaten/kota yang melaksanakan. (den/ang)