Form C6 Tidak Tepat Waktu, Bawaslu Proses Dugaan Pelanggaran Pilkada

Sebagian warga Kota Surabaya mengaku baru menerima undangan mencoblos Pilwali Surabaya 2020 pada Selasa (8/12/2020), atau H-1 pemungutan suara. Seharusnya, undangan atau formulir C6 itu sudah terkirim maksimal H-3.

Indah S misalnya, warga di Manyar Tirtoyoso mengaku baru mendapatkan undangan nyoblos itu Selasa sore. Dia sempat bertanya-tanya, karena merasa tidak ada pendataan terkait Pilwali Surabaya seperti Pilgub 2018 lalu.

“Saya sempat tanya tetangga, katanya juga belum pernah didata dan belum dapat undangan. Tapi tadi sore sudah dapat undangannya. Cuman kok ganjil aja, enggak seperti Pilkada sebelumnya,” ujarnya kepada suarasurabaya.net.

Muhammad Agil Akbar Ketua Bawaslu Kota Surabaya mengakui, memang ada sejumlah warga yang mengeluh belum mendapatkan formulir undangan. Padahal, penyerahan undangan maksimal sudah tuntas H-3.

“Kami sudah merekomendasikan kepada KPU agar segera melakukan perbaikan. Supaya C6 bisa segera diserahkan kepada warga pemilik hak suara. Tetapi kami tetap memproses ini sebagai dugaan pelanggaran Pilkada,” ujar Agil.

Agil mengatakan, batas waktu maksimal penyerahan formulir C6 maksimal tiga hari sebelum pencoblosan itu tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Karena itu dia akan tetap memprosesnya.

“Ya, kami akan tetap memproses sebagai dugaan pelanggaran. Tapi kami juga menyarankan adanya perbaikan. Memang ada sejumlah alasan yang disampaikan oleh KPU mengenai keterlambatan penyerahan C6 ini,” katanya.

Adapun sejumlah alasan yang disampaikan KPU Kota Surabaya, kata Agil, pada saat KPPS mengantarkan formulir C6, pemilik hak suara tidak ada di rumah. Selain itu, beberapa hari terakhir cuaca kurang bersahabat.

“Kami masih melakukan inventarisasi. Berapa total jumlah warga yang belum menerima formulir C6 di masing-masing kecamatan. Tim di kecamatan sedang melakukan pendataan,” ujarnya.(den)