DPRD Surabaya Minta Pemkot Alokasikan APBD untuk Penyerapan Kerja

DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota memikirkan alokasi anggaran untuk menciptakan lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja dari warga Surabaya.

Adi Sutarwijono Ketua DPRD Surabaya mengatakan, permintaan itu terkait pergeseran dan perubahan APBD Kota Surabaya, di tengah pendemi Covid-19, yang menimbulkan berbagai dampak sosial-ekonomi di masyarakat.

“Prinsipnya, kita ingin, ada alokasi anggaran dari APBD yang berputar di Surabaya dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Ada multiplayer effect. Untuk mengungkit ekonomi lapisan bawah, para pedagang kecil, toko kelontong, pekerja harian, pelaku UMKM, dan sebagainya,” Adi Sutarwijono dalam rilis yang diterima suarasurabaya.net, Jumat (17/4/2020).

Adi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, mencontohkan pembuatan alat pelindung diri (APD) dan masker. Pembuatan kering tempe dan abon, yang rencananya didistribusikan Pemkot Surabaya kepada warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) selama 2 bulan.

“Itu memberdayakan UMKM di Surabaya, yang menyerap tenaga-tenaga kerja warga setempat. Maka, dari alokasi APBD yang dikucurkan, akan memberi efek ekonomi nyata ke masyarakat Surabaya,” kata Adi.

“Itu hanya contoh ya. Pemkot Surabaya bisa mendesain kebijakan, yang secara kreatif memutar uang APBD, agar bermanfaat bagi penyerapan kerja masyarakat di Surabaya,” lanjut dia.

Ia menerangkan, DPRD memahami ketersediaan dana di kas Pemerintah Kota Surabaya, sangat terbatas. Sementara banyak yang harus dikerjakan. Di pihak lain, dari sisi pendapatan daerah pasti turun.

“Proyeksi atas pendapatan pasti turun. Dari pajak dan retribusi, turun. Pemkot Surabaya yang bisa menerangkan estimasi di saat pendemi Covid-19,” kata Adi.

Pemerintah pusat telah memberi payung hukum bagi kepala daerah, untuk melakukan penggeseran dan perubahan sejumlah kegiatan difokuskan penanganan Covid-19.

Kata Adi, saat ini praktis salah satu persoalan penting bagi masyarakat adalah melambannya kegiatan ekonomi. Bahkan beberapa sektor berhenti. PHK karyawan, tenaga kerja harian dan serabutan menjadi tidak punya penghasilan.

“Maka, APBD juga menjadi instrumen untuk menciptakan jaring-jaring pengaman sosial, salah satunya menciptakan lapangan kerja. Tentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemkot Surabaya,” kata Adi.

Ia mengatakan, akan menyuarakan usulan tersebut dalam rapat dengar pendapat, antara Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya. “Usulan itu, pasti saya sampaikan ke Pemkot Surabaya,” kata Adi. (bid/iss/ipg)