DPR Menilai Pemerintah Plinplan Soal Relaksasi Transportasi

Irwan anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat merasa aneh dengan sikap pemerintah yang melakukan relaksasi trasportasi. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah dalam menangani Covid-19 tidak terlalu fokus penyelamatan manusia, melainkan lebih mementingkan perekonomian.

“Jadi relaksasi transportasi yang dilakukan pemerintah tadi juga sudah disampaikan (Kemenhub) alasannya juga untuk penyelamatan ekonomi republik,” kata Irwan saat rapat virtual dengan Kemenhub, Rabu (6/5/2020).

Kebijakan ini juga, kata Irwan, tidak sejalan dengan pidato Presiden Jokowi terkait larangan mudik lebaran tahun ini.

“Ini kita mau apa sih ini? Presiden jelas pidato khusus larang mudik tapi kemudian berubah-ubah dalam tataran di lapangan. Ini bikin kebingungan di daerah. Di daerah semangat memutus mata rantai Covid-19 sampai jalan tikus ditutup. Tapi hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah pada penanganan Covid-19 tidak serius,” kata anggota DPR dapil Kalimantan Timur ini.

Dia khawatir dengan kebijakan ini penyebaran virus Corona bukan makin sedikit melainkan terus meningkat di Indonesia.

“Ini buat saya yakin bahwa dua bulan ke depan dimana puncak covid menjadi masa sangat rawan bagi republik ini. Kita masih di lereng kita sudah percaya diri merelaksasi transportasi yang mana transportasi ini bukti penyebaran di luar pulau Jawa karena longgarnya transportasi ini,” jelasnya.

Di satu sisi, kata Irwan, ekonomi memang penting, namun harus dilihat penyebab terganggunya perekonomian karena pandemi Covid-19.

“Kami minta pemerintah fokus sesuai kata dengan perbuatan. Kita ingin pemerintah bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di daerah. Daerah sudah habis-habisan APBD digunakan untuk penanganan Covid-19 tapi di pusat seperti bercanda saja, besok-besok tempe besok kedelai besoknya tempe, ini contoh apa kita sudah berbulan-bulan tapi tidak ada teladan untuk dicontoh di daerah,” tegasnya.(faz/iss/ipg)