Di Hadapan Dua Menteri, Khofifah Paparkan Rencana Bentuk Tim Gabungan Covid-19 Surabaya Raya

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur memaparkan sejumlah rencana penanganan Covid-19 di Surabaya Raya sesuai arahan Joko Widodo Presiden di hadapan Mahfud MD Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) dan Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Salah satunya, tentang pembentukan tim gabungan.

Dia menjelaskan, Pemprov Jatim akan membentuk Tim Gabungan Forkopimda Jawa Timur dan Gugus Tugas Surabaya Raya. Baik Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang kini menjadi wilayah penyebaran tertinggi di Jatim. Tim tersebut akan berada di bawah koordinasi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II.

Adapun tujuan pembentukan tim ini untuk mengintensifkan koordinasi dalam sinergi, kolaborasi dan evaluasi. “Sesuai arahan Pak Presiden, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Maka dengan dibentuknya Tim Gabungan Surabaya Raya ini nantinya akan bisa dilakukan sharing sumber daya dan komitmen yang terukur,” kata Khofifah.

Masuk dalam rencana aksi (action plan) penanganan Covid-19 yang sudah dimiliki Jatim, Khoifah memaparkan bagaimana Pemprov Jatim melakukan tes secara massif, pelacakan (tracing), isolasi, dan penanganan (treatment) dengan melibatkan lebih banyak pihak. Dalam hal tes, Pemprov Jatim menerjunkan Tim Gabungan Covid-19 Hunter.

Tim Gabungan Covid-19 Hunter itu terdiri dari Dinas Kesehatan kluster utama Surabaya Raya. Tugas mereka melakukan testing dan isolasi massif. Kemudian tracing minimal 20 orang per kasus positif. Serta, penyediaan ruang isolasi yang lebih besar supaya isolasi menjadi nyaman, dalam hal ini keberadaan RS Darurat bisa dioptimalkan.

“Beban rumah sakit juga harus dievaluasi dan direlaksasi, pasien ringan harus benar-benar dipisahkan. Terapi harus selalu update (dimutakhirkan) dengan para pakar,” katanya.

Saat ini, kata Khofifah, mesin PCR yang ada di Jawa Timur memiliki kapasitas total mencapai 2.250 tes per hari, dan dalam seminggu mampu melakukan tes mencapai 13.500 spesimen. Pekan depan, Khofifah berencana untuk lebih memaksimalkan lagi alat tes ini dengan tambahan mesin PCR dan reagen sesuai kebutuhan.

Terkait prakondisi memasuki new normal, Khofifah memaparkan, Pemprov Jatim akan melakukan kordinasi ulang dengan tim Gugus Tugas Covid-19 Jatim dan tiga kabupaten kota di Surabaya Raya untuk mempertimbangkan agar sementara tetap menutup dulu aktivitas di level krusial seperti bioskop, studio, atau taman hiburan indoor dan melakukan monitor ketat.

Monitoring itu akan dilakukan, termasuk berkaitan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di sejumlah pasar yang ada di Surabaya Raya. Di samping itu, Pemprov Jatim juga akan menerapkan zonasi untuk setiap kecamatan berdasarkan 15 indikator epidemilogi dan tidak bisa asal membuka aktivitas.

Untuk meluaskan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat Khofifah akan melibatkan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, juga pelaku usaha dan elemen strategis lainnya. Terutama dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker dan kebiasaan mencuci tangan.

Pemprov Jatim juga berencana membuat sistem dukungan dan memberikan insentif bagi industri masker supaya masyarakat terbiasa menggunakan masker. “Ini penting kita lakukan, karena riset membuktikan bahwa bila 60 persen populasi menggunakan masker kain maka Rate of Transmission (RT) bisa di bawah satu dan kurva bisa turun,” kata Khofifah.

Terakhir, Khofifah juga menegaskan pentingnya rencana membendung kelebihan kapasitas rumah sakit yang mana ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan dan dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian. Pemprov juga berencana memberikan relaksasi bagi tenaga kesehatan yang sudah mulai lelah melakukan promotif, preventif, kuratif, dan tracing.

“Pada saat yang sama kami juga harus terus melakukan intervensi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Karenanya, bantuan dan support dari pemerintah pusat masih sangat kami butuhkan,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, Jumat (26/6/2020) kemarin, Tito Karnavian Mendagri mengatakan, langkah-langkah yang direncanakan Pemprov Jatim sudah detail dan berbasis data epidemiologi. Namun, masalah koordinasi dan eksekusi yang belum maksimal sampai ke lapisan masyarakat paling bawah.

Menurutnya, kondisi Surabaya Raya mirip dengan kondisi Jabodetabek yang saling berkaitan karena tidak ada batas alam di antara daerahnya. Jika satu daerah, misalnya Surabaya, tidak diselesaikan dengan baik, sementara Gresik dan Sidoarjo sudah optimal, akan terjadi ping pong penularan atau sebaliknya.

Tito pun meminta penanganan kasus Covid-19 di Surabaya Raya ini harus betul-betul terintegrasi. “Sehingga daerah Surabaya Raya, baik Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, yang mengkoordinasi adalah provinsi, agar bisa menangani Covid-19 seperti yang disampaikan pak Presiden,” kata Tito.(den)