Dewan Jatim: Jangan Sampai Wali Murid SMA/SMK Diberi Beban Tambahan

Achmad Amir Aslichin Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB mengaku siap mengawal kebijakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur. Kebijakan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim tersebut dinilai bisa membantu masyarakat terutama yang miskin di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk ini.

Mas Iin panggilan akrab Achmad Amir Aslichin mengatakan, segala bentuk pungutan terhadap peserta didik baru sangat dilarang. Apalagi pungutan itu memberatkan siswa dan wali murid. Dirinya siap menerima dan menampung keluhan wali murid yang dipaksa membayar SPP saat tahun ajaran baru 2020/2021 ini.

“Kita siap mengawal program SPP gratis yang sudah berjalan sejak 2019 lalu itu,” katanya pada Jumat (10/7/2020).

Politisi yang juga menjadi bakal calon bupati Sidoarjo ini mengungkapkan, penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana APBD Provinsi Jatim dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) tahun anggaran 2020 harus dioptimalkan. Sehingga tidak ada lagi pungutan SPP yang dibebankan pada siswa.

“Kita harus bisa menekan angka putus sekolah karena masalah biaya,” ucap mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo itu.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jatim juga harus intens menjalin komunikasi dengan SMA/SMK Negeri di Jatim. Harapannya, tidak ada sekolah yang nekat menarik SPP pada siswanya. Jika masih dilakukan, tindakan tegas dan sanksi harus dilakukan.

Mas Iin menegaskan, wabah Covid-19 memberikan dampak penurunan signifikan pada perekonomian masyarakat. Karena itu, jangan sampai mereka diberikan beban tambahan dengan mewajibkan membayar SPP. Penggratisan SPP yang terus dilakukan bisa menjadi jalan keluar bagi masyarakat miskin yang ingin menyekolahkan anaknya di SMA/SMK Negeri.

“Konsistensi untuk meringankan beban pembayaran di sekolah harus jadi prioritas,” ucap alumni Universitas Airlangga itu.

Sementara itu, sumbangan sukarela terhadap sekolah juga tidak bersifat menekan bagi siswa maupun wali murid. Bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Selain itu, siswa juga harus diberikan kelonggaran terkait biaya seragam sekolah. “Bisa beli (seragam) di luar jika lebih murah dibandingkan koperasi sekolah. Jika tetap beli di koperasi sekolah ya harus bisa dicicil,” terangnya.

Ketua DKW Garda Bangsa Jatim itu juga berharap metode pembelajaran daring yang masih diterapkan pada tahun ajaran 2020/2021 tidak mengurangi kualitas pendidikan bagi siswa. Karena itu, sekolah harus berperan aktif membantu peningkatan mutu siswa melalui belajar online tersebut. “SDM di Jawa Timur salah satunya ditentukan dengan mutu pendidikan yang berkualitas,” katanya. (bid/tin)