APD Belum Tersalurkan Merata, DPR Ingatkan KPU Serius Menyikapi Temuan Ombudsman

Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI meminta kepada KPU RI dan KPU daerah mengedepankan ketepatan dalam persiapan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Ini menyusul laporan hasil investigasi Ombudsman RI yang cukup mengejutkan.

Berdasarkan penjelasan Ombudsman, dari 31 KPU kabupaten/kota, 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) secara tepat waktu.

“Hari H tinggal hitungan hari. Laporan Ombudsman merupakan cermin adanya hal yang belum tuntas menghadapi pesta demokrasi. DPR memberikan perhatian untuk hal ini,” jelas Azis, Jumat (4/12/2020).

Kata Azis, kemungkinan jumlah APD yang belum tersalurkan bisa lebih besar dari hasil investigasi yang dilakukan.

“Tentu saja, Ini menjadi alarm agar teman-teman di KPU segera mempercepat kinerja agar APD bisa tersalurkan seluruhnya secara tepat waktu. Semangat kita, Pilkada ini mampu menjawab hak konstitusi. Tapi juga mengedepankan keselamatan jiwa,” tegas Azis.

Dia menyarankan KPU RI dan khususnya Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal dalam pengadaan logistik dan pendistribusian, termasuk memenuhi kekurangan kelengkapan APD yang belum tersalurkan kepada unsur PPK hingga PPS.

Ini karena, data yang ditunjukkan Satgas Covid-19, Kamis (3/12/2020) jumlah kasus baru bertambah 8.369 orang. Ini merupakan rekor harian tertinggi sejak dilanda pandemi. Menurut data Kementerian Kesehatan, total kasus yang telah dikonfirmasi mencapai 557.877 orang dengan kasus aktif sebanyak 77.969 orang.

“Sekali lagi, kita berharap Pilkada di tengah sebaran wabah ini, mampu kita tekan dengan sikap disiplin. Mentaati prokes sebagai wujud kepedulian terhadap sesama,” tegasnya.

Sekadar diketahui Ombudsman RI melaksanakan pendataan secara serentak pada 28-30 November 2020 untuk memantau penyaluran APD oleh 31 KPU, baik kabupaten/kota, di antaranya KPU Kota Depok, KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kota Batam, KPU Kota Surabaya, dan KPU Kota Banjarmasin.(faz/dfn/lim)