DPD Gelar Rapat Kerja dengan Menparekraf Bahas Pariwisata dan Virus Corona

DPD RI meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Hal ini termuat dalam rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Ruang Rapat Tarumanegara di Gedung DPD RI, Jakarta (11/2/2020).

Bambang Sutrisno Ketua Komite III DPD RI menyebutkan Komite III akan turut mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan Kemenparekraf secara proporsional.

“DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah akan mendukung seluruh progam kementerian yang memihak kepada masyarakat dan daerah,” paparnya.
‎
Sultan B Najamudin Wakil Ketua Komite III DPD RI yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan DPD RI dapat melakukan pengawasan terhadap program kerja Kemenparekraf. Pengawasan DPD RI terhadap program kerja Kementerian selama ini rutin dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPD RI melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja Pengawasan.

“Kalau diskusi dengan DPD lebih hidup, posisi anggota DPD RI legitimasi masing-masing provinsi non partai,” terangnya.

Anak Agung Gde Agung anggota DPD RI dari Provinsi Bali mengusulkan agar sumber daya yang dikembalikan ke daerah bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya lainnya.

“Kalau Bapak Menteri bisa memperjuangkan agar perimbangan keuangan pusat dan daerah lebih adil, maka daerah akan lebih semangat, karena pariwisata termasuk sumber daya lainnya,” ujar dia.

Senada dengan hal tersebut, Ahmad Kanedi anggota DPD RI asal Bengkulu menyarankan perlunya strategi pariwisata nasional.

“Perlu membuat grand strategy bagaimana orang Indonesia berwisata, sekarang ada virus corona di luar negeri, ya kita sesama orang Indonesia saja meningkatkan pariwisata dengan keliling Indonesia,” katanya.

Wishnutama Kusubandio Menparekraf sepakat agar sektor pariwisata lebih dihargai dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah.

“Sumber Daya Alam itu sudah pemberian dari Tuhan, sedangkan pariwisata itu diusahakan manusia untuk menghasilkan pendapatan jadi harus diapresiasi,” jelasnya.

Selain itu, Menparekraf mengatakan akan melakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

“Kita akan tingkatkan premium tourism, supaya lebih banyak spending-nya dibandingkan jumlah turisnya. Kita juga akan bicara dengan airlines internasional untuk alihkan rutenya ke Indonesia bukan ke China. Event-event batal di China bisa dipindah ke Indonesia, dan pemberian diskon harga tiket untuk wisatawan nusantara. Kita juga usul ke Bapak Presiden untuk menambah hari libur supaya orang bisa liburan ke tempat wisata,” jelasnya.

Wishnutama juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dan keamanan, khususnya masalah keamanan bepergian yang dikeluarkan oleh Australia Travel Advice dan USA Travel Advisory.

“Yang lucunya, sekarang ada wabah corona, tetapi travel advice China warna hijau, Indonesia warna kuning. Jika Indonesia statusnya warna hijau, bisa dianggap Indonesia kondisinya nyaman dan aman, wisman bisa naik 20-30% apalagi dibangun infrastruktur,” tegasnya.

Sementara, Angela Tanoesoedibjo Wamenparekraf mengatakan saat ini Kemenparekraf sedang menyusun Rencana Induk Pariwisata Nasional Terpadu (RIPANDU) bagi seluruh stakeholders kepariwisataan nasional.

“RIPANDU adalah master plan besar untuk Indonesia. Bisa diimplementasikan secara bertahap dan implementatif,” paparnya. (faz/ipg)