Pengamat: Jokowi Harus Tegas Tidak Memilih Jaksa Agung dari Partai Politik

Pangi Syarwi Chaniago Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting mengusulkan Jaksa Agung di periode kedua pemerintahan Joko Widodo Presiden sebaiknya dari kalangan profesional bukan dari partai politik, karena lebih memahami tata kelola kejaksaan agung.

“Jaksa agung sebaiknya tidak berasal dari partai politik, baik kader partai politik, pernah menjadi partai politik maupun diusulkan oleh partai politik,” kata Pangi Syarwi Chaniago dilansir Antara di Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Pangi Syarwi khawatir, kalau jaksa agung dari partai politik ada bias orientasi penegakan hukum dan bisa terjadi sikap “tebang pilih” dalam pemberantasan korupsi. “Ini dikhawatirkan dapat merusak jalan pemberantasan korupsi,” katanya.

Selain itu, dia berpendapat, jaksa agung yang berasal dari partai politik dia khawatirkan memainkan peran politik lebih besar daripada peran penegakan pemberantasan korupsi.

“Jaksa agung dari kader partai politik, tidak bisa keluar dari garis komando dan kepentingan partai, meskipun tidak dalam posisi pengurus partai,” katanya pula.

Pangi mengusulkan, bila Presiden ingin meningkatkan pemberantasan korupsi pada periode keduanya, dia harus berani bersikap tegas dengan tidak memilih jaksa agung dari partai politik.

“Untuk penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi yang lebih baik, saya mengimbau Pak Jokowi tidak memilih jaksa agung dari partai politik,” katanya lagi.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi perlu ditegakkan secara adil berdasarkan fakta-fakta hukum, tanpa ada kompromi kepentingan politik.

Pangi mengusulkan, jaksa agung sebaiknya berasal dari jaksa karir yang mumpuni, independen, dan memiliki rekam jejak baik.(ant/tin)