Peneliti LIPI: Wamen Itu Penggemukan Birokrasi Yang Tidak Perlu

Siti Zuhro Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai jabatan Wakil Menteri (Wamen) adalah jabatan yang membingungkan. Satu sisi adalah jabatan politis, dan satu sisi seorang Wamen juga harus mengikuti birokrasi.

“Jadi kalau menteri itu jabatan politis, nah Wamen sebenarnya yang memilih Presiden lalu Wamen ini bertanggungjawabnya ke menteri. Jadi agak membingungkan, satu sisi politis, sisi yang lain harus mengikuti kaidah birokrasi, kan gitu,” ujar Siti Zuhro di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Tapi, kata Siti, Wamen ini memang jabatan politik untuk mengakomodasi. Mungkin bisa dilihat beberapa pihak yang menuntut seperti menjelang menteri diumumkan, ada yang marah-marah dan sebagainya. Sama juga, begitu selesai pelantikan menteri, ganti ada yang marah-marah lagi karena tidak diberi jabatan.

“Kok nggak dikasih jabatan, makanya diadakanlah (Wamen) ini. Jadi, Wamen ini sifatnya kontekstual karena ada demand (permintaan) dan ada tuntutan-tuntutan dari para pendukung- pendukung yang ternyata benar, tidak gratis. Tidak ada relawan yang rela begitu saja,” kata dia.

Untuk itu, Siti mengatakan sebaiknya lain kali relawan itu dihentikan saja atau cukup tim sukses. Karena tidak ada relawan itu dalam kerja sosial.

“Kerja bencana alam itu relawan bener itu, benar-benar sebagai pekerja sosial. Tidak mungkin ada relawan bencana itu minta kedudukan,” jelasnya.

“Jadi menurut saya, memang kalau Pemilu itu bukan relawan. Relawan itu yang mau menyokong duit (uang) for free, lalu saweran for free, tidak minta apapun kan seharusnya seperti itu,” imbuhnya.

Kata dia, pengangkatan Wamen juga untuk meredam tuntutan dari para pendukung yang bisa mengganggu pemerintahan ke depan.

“Mereka akan menuntut. Jadi kalau tidak diakomodasi pastinya akan ada trouble (masalah). Kalau saya termasuk yang tidak menyarankan (ada Wamen) karena akan menimbulkan Fragmentasi di internal birokrasi. Padahal pak Jokowi kan maunya memangkas eselon tiga dan empat. Tapi satu sisi kemudian membuat tambahan-tambahan jabatan yang pastinya akan diikuti oleh supporting staf (staf pendukung) juga,” kata Siti.

Menurut Siti, adanya Wamen ini merupakan penggemukan juga, dan penggemukan birokrasi di pusat itu tidak ada alasan sama sekali karena sudah melaksanakan sistem desentralisasi dan otonomi daerah.

Ironis atau tidak, Siti menegaskan kalau pengangkatan Wamen merupakan komitmen Jokowi terhadap apa yang pernah dia ucapkan.

“Menurut saya komitmen ya. Komitmen dari seorang pemimpin untuk tetap berkonsisten dengan apa yang diucapkan,” pungkas Siti.(faz/dwi)