Komposisi kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024 masih menjadi pembicaraan hangat apakah akan dominan dari kalangan profesional atau partai politik.
Abdul Kadir Karding Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan kalau Jokowi Presiden telah mempersilakan kepada anggota koalisinya mengajukan nama-nama menteri yang akan duduk di kabinet.
“Kawan-kawan yang memiliki usulan atau proposal soal menteri, silakan disampaikan. Tetapi, soal siapa yang sesuai, itu sudah harga mati prerogratif Presiden,” ujar Karding di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Terkait dengan menteri seperti apa, Karding mengatakan bahwa menteri yang diinginkan adalah menteri yang memiliki kemampuan dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada agar lebih cepat bekerja, karena Jokowi tipologi pekerja.
“Ya tentu menterinya juga harus lebih gila lagi daripada presidennya. Nggak boleh presidennya kerja keras, menterinya santai-santai,” tegasnya.
Soal menteri sebaiknya dari kalangan profesional atau dari Parpol, dia menjelaskan, sebetulnya tidak boleh membedakan profesional dan non profesional. Seluruh menteri wajib profesional, dan sumbernya adalah partai atau non partai.
“Jadi kalau ada menteri tidak profesional jangan dipilih karena dia akan memegang departemen, memimpin banyak orang. Kalau dia tidak profesional, tidak punya ukuran-ukuran kerja, tidak fokus, tidak bisa bekerja, maka negara bisa bahaya,” jelasnya.
Jadi, menurut Karding, semua harus profesional. Soal sumbernya, bisa dari partai atau dari masyarakat non partai, dari perguruan tinggi, kalangan pengusaha, bahkan bisa dari kalangan aktivis NGO/LSM.(faz/tin)