Zulhas Bertemu Jokowi, PAN Tetap Oposisi

Joko Widodo Presiden telah bertemu dengan Zulkifli Hasan (Zulhas) Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga wakil ketua MPR RI di Istana, Senin (14/10/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan kalau pertemuan membahas soal geopolitik, geoekonomi, amandemen UUD NRI 1945 dan juga soal kemungkinan koalisi. Tetapi soal koalisi ini, Jokowi menyebut belum sampai pada keputusan.

Menyikapi pertemuan itu, Dradjad Hari Wibowo anggota Dewan Kehormatan PAN menilai pernyataan Jokowi usai pertemuan dengan Zulhas terlihat kalau istana menginginkan PAN masuk koalisi.

“Dari pernyataan Presiden, sekarang masyarakat bisa melihat sendiri bahwa Istana memang menginginkan PAN bergabung dalam pemerintahan,” ujar Dradjad dalam pesan singkatnya, Selasa (15/10/2019).

Bahkan, kata Dradjad, salah satu tokoh pemerintahan pernah menyebutkan tawaran kursi kabinet untuk satu nama pengurus di PAN.

“Memang faktanya seperti itu,” tegasnya.

Dradjad mengakui kalau ada beberapa pengurus PAN yang tergiur masuk koalisi, tetapi baginya, itu bukan politik yang baik.
‎
“Harus saya akui, ada sebagian unsur pengurus DPP PAN yang “kemecer”, atau tergiur sampai menetes air liur, ingin “numpang” berkuasa. Bagi saya itu jauh dari etika politik yang baik,” kata Dradjad.

Yang jelas, menurut dia, sebagian besar pengurus DPP PAN dan juga pengurus Wilayah dan Daerah menginginkan PAN di luar pemerintahan. Mereka, kata Dradjad, juga sangat mengikuti nasihat Amien Rais Ketua Dewan Kehormatan yang juga pendiri PAN.

“Teman-teman di wilayah dan daerah juga lebih sering bertemu dengan pemilih PAN. Mereka bisa menjadi sasaran kekecewaan pemilih jika PAN loncat pagar,” jelasnya.

“Jadi saya rasa dalam pertemuan tadi bang Zul mengemukakan sikap PAN yang di luar pemerintahan. Kalau bahasa bang Zul, mendukung tapi dari luar,” imbuhnya.

Dradjad menegaskan, demokrasi di seluruh belahan dunia memerlukan parpol yang mampu melakukan checks and balances. Parpol yang bisa memberikan alternatif kebijakan yang lebih baik.

“Jadi beroposisi itu bukan berarti harus musuhan apalagi cakar-cakaran,” jelas Dradjad.

Kata dia, PAN memilih mengambil peran tersebut agar demokrasi sehat dan dewasa. Agar masyarakat mempunyai menu kebijakan yang semakin berkualitas. Selain tentunya, sebagai wujud ikatan moral dan apresiasi terhadap para pemilih PAN yang sudah bahu-membahu berjuang dalam Pilpres dan Pileg 2019.(faz/dwi)