Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Prabowo Subianto Menteri Pertahanan. Selama ini, Komisi I selalu menggelar secara tertutup dengan Menhan.
Tetapi, rapat dengan Prabowo, beberapa anggota Komisi I seperti Effendi Simbolon dan Adian Napitupulu dari fraksi PDI Perjuangan minta rapat sebaiknya dilakukan terbuka, terutama soal kebijakan anggaran yang bersifat umum.
Tetapi, Syaifullah Tamliha anggota Komisi I dari fraksi PPP minta rapat dilakukan tertutup seperti rapat-rapat dengan Menhan sebelumnya, karena menyangkut pertahanan negara.
Meutya Viada Hafid Ketua Komisi I kemudian memberi kesempatan kepada Prabowo untuk menanggapinya.
Prabowo menegaskan kalau menjelaskan pertahanan keamanan negara harus hati-hati dan mempersulit pihak asing untuk mengetahui secara mendalam soal pertahanan Indonesia.
“Sebagai penyelenggara di bidang pertahanan keamanan negara seharusnya kita selalu pruden, hati- hati dan sedapat mungkin mempersulit pihak non Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita,” ujar Menhan dalam rapat dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Dia mau berbicara soal anggaran yang penting, karena pemerintah itu bertanggung jawab dan yang penting diawasi lembaga legislatif yang mewakili rakyat.
Prabowo awalnya mengira kalau rapat dilakukan tertutup seperti Menhan-Menhan sebelumnya. Kalau soal anggaran yang Rp 131 Triliun, semua juga sudah dijelaskan komponen-komponennya.
“Saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya (rapat) ini adalah tertutup, sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau kita mau ulangi soal anggaran, bisa. Maksudnya apa? Kita kan sudah tahu anggarannya sekian, sekian, sekian. Komponennya kita sudah tahu,” jelasnya.
Prabowo mengatakan kalau memang penjelasan soal anggaran ingin dijelaskan lagi, dia siap, tetapi kalau terlalu terbuka, dia tidak mau, apalagi ditekan. Prabowo menegaskan kalau dirinya juga harus bertanggungjawab ke Presiden.
“Tapi kalau memang dibutuhkan saya siap. Tapi, kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka saya tidak akan lakukan. Saya bertangungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Tapi kepada saudara-saudara apa saja secara tertutup saya bersedia. Maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka,” tegasnya.
Rapat Komisi I, akhirnya menyepakati untuk pertanyaan tiap-tiap fraksi dilakukan terbuka. Sedangkan untuk jawaban Menhan dilakukan secara tertutup.(faz/iss/ipg)