Presiden Berharap Tidak Ada Perpecahan di Tubuh Partai Golkar Usai Pemilihan Ketua Umum

Joko Widodo Presiden tidak mau masuk ke dalam urusan internal partai politik yang akan menggelar rapat pemilihan ketua umum.

Selaku kepala negara, Jokowi juga tidak akan memberikan restu kepada pihak tertentu yang berkompetisi memperebutkan kursi ketua umum partai politik.

Pernyataan itu disampaikan Bambang Soesatyo Ketua DPP Partai Golkar yang sekarang menjabat Ketua DPR RI, usai bertemu Presiden, Selasa (13/8/2019) siang ini di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan tertutup itu, kata politisi yang akrab disapa Bamsoet, Jokowi Presiden mempersilakan siapa pun bersaing menjadi ketua umum parpol secara demokratis.

Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan harapan, jangan sampai ada lagi perpecahan di tubuh Partai Golkar sesudah proses pemilihan ketua umum.

“Pak Jokowi tidak akan memberikan restu-restuan. Sebagai Kepala Negara, Pak Jokowi mempersilakan siapa pun dari partai mana pun yang akan berkompetisi secara demokratis. Pak Jokowi sangat negarawan, tidak mau ikut campur urusan parpol. Presiden berpesan, jangan sampai Golkar Pecah,” ujar Bambang Soesatyo.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan, idealnya proses pemilihan ketua umum Partai Golkar berlangsung sebelum pelantikan Jokowi sebagai Presiden periode 2019-2024, tanggal 20 Oktober 2019.

Hal itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan baru dengan presiden dan partai politik koalisi terkait kebijakan pemerintah dan persiapan menghadapi Pilkada 2020.

Tapi, Bamsoet menyerahkan sepenuhnya penentuan waktu palaksanaan forum musyawarah nasional tahun 2019 kepada mekanisme yang berlaku di internal Partai Golkar. (rid/dwi)