Polda Metro Jaya tidak akan memberikan izin demo mulai 15 sampai 20 Oktober 2019, tepat saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode. 2019-2024.
“Ketika ada pihak-pihak yang akan menyampaikan pemberitahuan terkait unjuk rasa, kita akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan (izin) itu,” ujar Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono Kapolda Metro Jaya dalam konferensi pers usai rapat koordinasi dengan pimpinan DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Kata Kapolda Metro Jaya, tidak diberikanya tanda terima pemberitahuan demo, tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif menjelang dan selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Di samping itu, kata Gatot, beberapa kepala negara juga akan hadir dalam pelantikan tersebut.
“Karena kita menghormati pada saat pelantikan nanti. Beberapa kepala negara akan hadir dan juga utusan-utusan khususnya. Kita hormati itu, agar bangsa kita ini dikenal bangsa yang beradab, santun dan sebagainya. Karena ini akan dilihat oleh seluruh dunia. Mari kita hormati itu,” tegas Gatot.
Gatot menjelaskan, unjuk rasa bisa dilakukan lagi setelah tanggal 20 Oktober 2019 atau acara pelantikan sudah selesai.
“Setelah tanggal 20 kan aspirasi seseorang boleh disampaikan, oke ya,” jelasnya.
Gatot menegaskan, untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, penanggung jawab utamanya adalah TNI. Tetapi, Polri juga akan membantu TNI dalam pengamanan tersebut.
“Saya informasikan saudara- saudara sekalian, pada saat nanti pelantikan bapak Presiden dan Wakil Presiden, sebagai Leading Sector pengamanan adalah bapak Pangdam Jaya (TNI), karena ini berlaku protap Waskita. Polda Metro Jaya dan jajarannya di back up Mabes Polri. Kita akan mem back up secara full pada kegiatan ini,” pungkas Gatot.(faz/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
