Pasca Bertemu Prabowo, Jokowi Harus Bisa Membawa Demokrasi yang Dewasa

Siti Zuhro, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, esensi rekonsiliasi itu adalah membenahi pola relasi yang tidak harmonis menjadi harmonis dan menyelesaikan perbedaan yang menjadi masalah.

“Artinya rekonsiliasi dalam konteks pasca pilpres 2019 lebih ditujukan untuk mewujudkan persatuan nasional. Bagaimana harmoni sosial bisa diimplementasikan sebagai solusi keterbelahan yang ada belakangan ini,” ujar Siti kepada suarasurabaya.net, Sabtu (13/7/2019).

Kata Siti, pembahasan ke depan harus fokus ke masalah ekonomi yaitu kesenjangan sosial dalam masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran.

“Ini adalah momok bagi Indonesia bila indeks kesengsaraan rakyat masih signifikan. Masalahnya bagaimana mewujudkan indeks kebahagiaan masyarakat secara konkrit 5 tahun ke depan. Bagaimana pemerintah mewujudkan pembangunan yang memihaki bangsa sendiri dan yang pro pada rakyat Indonesia, bukan etnis lain,” jelasnya.

Selain itu, menurut Siti, prinsip ketuhanan yang maha esa dan pengamalannya yang bisa mendorong sila perikemanusiaan yang adil dan beradab untuk persatuan Indonesia.

“Bisakah pemerintah menciptakan suasana yang kondusif sehingga tidak muncul stigmatisasi terhadap Islam/Muslim atau kriminalisasi pemuka/tokoh Islam. Mampukah pemerintah mewujudkan prinsip hidup berdampingan secara damai antarsuku, agama dan etnisitas agar nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika tetap terawat,” tegas dia.

Lainnya, kata Siti, bisakah demokrasi Indonesia berkesesuaian dengan sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya mulia bangsa sendiri dan penegakan hukum yang memadai. Demokrasi Indonesia yang mengedepankan prinsip transparansi, jujur, adil dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Bukan demokrasi pokoke menang dalam pemilu/pilkada, dan yang menghalalkan semua cara sehingga memunculkan sengketa pemilu dan konflik yang tak perlu,” ujar Siti.

Dengan kata lain, menurut dia, pemerintah Indonesia harus berupaya agar demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi substantif dan yang mendewasakan warga masyarakat.

Soal nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke depan pasca pertemuan Prabowo-Jokowi, menurut Siti, PKS sudah tepat menjadi partai oposisi karena sesuai dengan harapan pendukungnya.

“Apa yang dilakukan PKS sudah tepat dan tetap menjaga komitmen sebagaimana diharapkan pendukungnya,” tegas Siti.
‎
Apakah partai koalisi Jokowi akan khawatir pasca Prabowo-Jokowi bertemu, terutama terkait kursi kabinet. Siti menganggap hal tersebut wajar.

“Rasa was-was itu normal karena bagaimanapun juga partai-partai koalisi pendukung ingin mendapatkan jatah menteri di kabinet dengan jumlah yang oke. Pertanyaannya apakah silaturahim Jokowi- Prabowo berakhir dengan bagi-bagi posisi di kabinet sehingga Gerindra menjadi partai pendukung,” kata Siti.

Kalaupun nanti Gerindra bergabung dengan Jokowi, menurut Siti, secara politik bergabungnya Gerindra ke Jokowi/ kekuasaan tampaknya lebih diminati ketimbang partai-partai oposisi lainnya seperti Demokrat, PAN dan PKS.(faz)