PKB Incar Ketua Komisi B, PDI Perjuangan Incar Komisi E DPRD Jatim 2019-2024

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengincar jabatan Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jawa Timur periode 2019-2024.

Anik Maslachah Anggota Fraksi PKB Jatim mengatakan, melalui dua komisi itu partai sembilan bintang ini akan fokus pada beberapa hal. Salah satunya disparitas dan kemiskinan.

“Persoalan utama Jatim adalah disparitas dan kemiskinan. Selain itu, pendidikan dan kesehatan, serta tindak kekerasan atau diskriminasi, yang masih perlu perhatian serius,” kata Anik, Kamis (4/9/2019).

Mengutip hasil Muktamar PKB di Bali Agustus lalu, Anik mengatakan, salah satu keputusan muktamar adalah perjuangan PKB di bidang ekonomi kerakyatan. “Sangat pas kalau PKB memilih Komisi B,” kata Anik.

Beberapa isu di bidang ekonomi yang jadi perhatian PKB di antaranya memperkuat basis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi market.

Selain itu, kemudahan memperoleh modal bunga lunak serta mempermudah pangsa pasar, serta sektor primer pertanian dan perikanan yang butuh intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pola pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan juga jadi perhatian PKB. Selama ini, PKB menilai, pembangunan ekonomi berkutat di daerah tertentu sehingga terjadi kesenjangan ekonomi.

Sementara di Komisi E, Anik mengatakan, PKB akan memperjuangkan sektor pendidikan. Ini sesuai perjuangan Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi masyarakat yang turut membesarkan PKB.

“PKB punya kewajiban mengawal keseimbangan alokasi anggaran sekolah negeri dan swasta. Utamanya, madrasah aliyah harus mendapatkan perlakuan yang sama,” katanya.

Selain di bidang pendidikan, juga terkait pelayanan dan pengelolaan kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan saat ini masih amburadul. Salah satu contohnya, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Iuran BPJS akan naik dua kali lipat. PKB perlu mengawal penolakan terhadap kebijakan itu,” katanya.

Dia berpendapat, sebelum menaikkan iuran, seharusnya BPJS memperbaiki pelayanan dulu. Lalu, pemerintah bisa mengintervensi dengan memperbesar subsidi untuk masyarakat.

Pada periode sebelumnya, 2014-2019, Fraksi PKB terwakili di Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jatim. Di periode ini, PKB berpeluang dapat jatah ketua komisi karena masuk lima besar perolehan kursi.

Selain PKB, partai lain yang masuk lima besar perolehan suara terbanyak adalah PDI Perjuangan. Sri Untari Anggota Fraksi PDIP mengatakan, fraksinya mengincar Ketua komisi E.

Hal ini, kata dia sesuai keinginan DPP PDI Perjuangan. “Pak Jokowi Presiden punya program membangun sumber daya manusia. Harus dimulai dari pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan,” ujarnya.

Menurutnya, itu juga sejalan dengan visi PDI Perjuangan, yakni memperjuangkan kaum marhaen (rakyat). PDIP, kata dia, akan fokus di komisi bidang kesejahteraan rakyat.

“Bukan berarti yang lain tidak penting. Kami ingin Ketua Komisi E dari PDIP. Komisi lain paling kami hanya ambil wakil ketua saja. Kalau ada ketua dari partai yang sama di dua komisi berbeda tidak bagus,” katanya.(den/tin/ipg)