PDIP Ingin Ketua MPR Seperti Sosok Almarhum Taufiq Kiemas

Hendrawan Supratikno Ketua DPP PDIP berbicara tentang siapa dan dari partai mana yang akan menjadi pimpinan MPR RI.

Hendrawan menyerahkan pada koalisi atau paket yang akan diusung pada pemilihan nanti. Yang terpenting, kata dia, bagaimana pimpinan MPR RI bisa merekatkan satu sama lain dan mampu memecahkan persoalan di tengah kebuntuan politik.

“Kalau Ketua DPR RI sesuai amanat UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) bahwa pemenang pemilu adalah yang akan menjabat pimpinan DPR RI. Tapi, kalau MPR RI ya bagaimana paket yang akan diusung nanti. PDIP menyerahkan pada dinamika politik di MPR. Hanya saja kalau bisa sosoknya seperti almarhum Taufiq Kiemas,” ujar Hendrawan dalam diskusi empat pilar MPR RI ‘Menjaga politik kebangsaan, layakkah semua fraksi di pimpinan MPR RI?” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (8/7/2019).

Hendrawan menjelaskan kalau Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP sendiri tidak suka kalau bicara bagi-bagi kursi jabatan, karena PDIP itu lebih pada masalah ideologis.

“Siapapun yang duduk di pimpinan MPR RI selama untuk kepentingan bangsa dan negara, monggo saja,” kata dia.

Hendrawan mengatakan kalau rapat dengan Megawati, dan ternyata hanya membahas soal bagi-bagi jabatan, maka rapat langsung dibubarkan.

Apalagi,kata dia, PDIP itu pada tahun 1999 sudah mengalah tidak masalah Gus Dur Presidennya, pemilu 2014 tidak masalah Setya Novanto (Golkar) Ketua DPR RI-nya , dan Zulkifli Hasan (PAN) Ketua MPR RI-nya.

Sekarang ini, menurut Hendrawan, Megawati menginginkan MPR RI tidak hanya melantik presiden dan wakil presiden terpilih, sidang tahunan, dan sosialiasi empat pilar MPR RI, melainkan bagaimana merumuskan program pembangunan seperti GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dulu.

“Maka, lahirlah Badan Pengkajian MPR RI untuk merumuskan dan mengkaji program pembagnunan dan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Tapi, MPR tidak bisa lagi memilih presiden dan wakil presiden karena sudah langsung oleh rakyat. Jadi, pimpinan MPR nanti harus mampu merancang Indonesia masa depan,” jelasnya.

Hendrawan mengakui jika saat ini sudah ada lobi-lobi untuk lima (5) kursi pimpinan MPR RI tersebut.

“Jadi, siapapun nanti yang akan menjadi pimpinan MPR RI semua pimpinan kita bersama dan semua menerima. Itulah demokrasi yang sehat,” tegas Hendrawan.

Untuk itu,kata Hendrawan, tidak perlu ditambah-tambah lagi menjadi lebih dari lima kursi MPR, karena akan merepotkan keuangan negara.

“Satu pimpinan akan ada gaji, tunjangan, rumah dinas, staf, dan sebagainya. Nanti bingung Ibu Sri Mulyani (Menkeu),”pungkas dia.(faz)‎