Zulkifli Hasan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan, Pemilu adalah kontestasi politik biasa yang berlangsung tiap lima tahun sekali.
Dalam Pemilu yang demokratis, rakyat bebas untuk memilih siapa yang dinilai layak mewakilinya di kursi legislatif, dan siapa pasangan calon presiden yang terbaik versinya masing-masing.
Usai melantik empat anggota MPR RI penggantian antar waktu (PAW), siang hari ini, Kamis (14/3/2019), di Komplek Parlemen, Senayan, Zulkifli menyatakan tidak sependapat dengan pihak-pihak yang mengibaratkan Pemilu seperti perang.
Dengan tegas, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut nama Neno Warisman yang sempat memicu kontroversi karena membacakan puisi ‘Perang Badar’ pada acara Malam Munajat 212, Kamis (21/2/2019), di Lapangan Monas.
Zulkifli juga keberatan dengan istilah ‘Perang Total’ yang digunakan Moeldoko Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pasangan calon presiden nomor urut 01.
“Pemilu itu bukan Perang Badar, bukan Perang Total. Jadi, saya kritik keras Pak Moeldoko dan Mbak Neno (Warisman). Sederhananya, pemilu bertujuan memperbarui komitmen para pemimpin terhadap kepentingan rakyat. Kalau seorang pemimpin dianggap memiliki kinerja yang baik, maka rakyat dapat memilihnya kembali,” ujar Zulkifli.
Senada dengan Ketua MPR, Joko Widodo Presiden dalam berbagai kesempatan juga berulangkali menitipkan pesan kepada masyarakat, supaya tidak bermusuhan walau pun beda pilihan dalam Pilpres.
Jokowi yang berstatus calon presiden petahana mengatakan, Indonesia rugi besar kalau rakyatnya selalu mengedepankan perbedaan, apalagi sampai putus tali persaudaraan cuma gara-gara Pemilu.
Seperti diketahui, Pemilu 2019 akan menjadi sejarah baru dalam proses demokrasi di Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemilihan calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden diselenggarakan serentak.
Dua pasangan calon presiden yang bersaing mendapatkan suara terbanyak dari Rakyat Indonesia adalah Joko Widodo-KH.Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. (rid/ipg)