Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengakui keterlambatan mereka dalam penetapan calon terpilih DPRD kota Surabaya. Ditemui usai menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Surabaya di Hotel Novotel, Ngagel pada Selasa (13/8/2019), Soeprayitno Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya mengatakan, ini tak terlepas dari adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
“Memang dibandingkan kota/kabupaten lain di Jatim, Surabaya bisa dikatakan terlambat. Kenapa demikian, karena KPU Kota Surabaya sendiri sempat menghadapi PHPU, ada gugatan dari parpol kepada kita selaku penyelenggara. Namun, setelah tahapan prosesi sidang, akhirnya hari inilah ending dari tahapan itu,” ujar Soeprayitno pada Selasa (13/8/2019).
Ia mengatakan, penetapan perolehan kursi DPRD Surabaya ini adalah hasil dari rangkaian panjang selama berbulan-bulan mulai dari tahapan kampanye, pemungutan suara, hitung suara, rekap, hingga hitung ulang surat suara.
“Ini sudah ditunggu oleh temen-temen caleg terutama yang terpilih. 50 calon (terpilih, red) dari sekian banyak calon. Tidak ada penambahan kursi,” katanya.
Ia menyebut, setelah ini pihak KPU Surabaya akan segera mengirimkan SK Penetapan kepada Gubernur Jatim yang akan melantik para calon terpilih ini. Soeprayitno mengaku, Gubernur telah menunggu SK ini turun.
“Ketika bicara pelantikan, menilik periode DPRD Surabaya sebelumnya, yaitu 24 Agustus 2019. Tidak sampai 24 dilaksanakan. Kita koordinasi dengan, pertama, Bakesbang Linmas Surabaya, Gubernur Provinsi Jatim, maupun dengan teman-teman di Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Kalau melihat pengalaman sebelumnya, dilakukan di gedung DPRD Kota Surabaya. Sementara yang melantik Gubernur Jatim,” pungkasnya. (bas/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
