KPU Seharusnya Masukkan Isu Perempuan dan Anak Dalam Debat Pilpres

Fahira Idris aktivis Perempuan dan Anak yang juga Anggota DPD RI menilai, dari lima tema besar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak ada satu pun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak. Padahal bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.

“Selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, selama itu tembok akan menghadang kemajuan bangsa ini. Tiada bangsa yang maju tanpa punya program pemberdayaan perempuan yang berkemajuan dan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Untuk itu, isu perempuan dan anak harus ada dalam debat pilpres,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, jumat (11/1/2019).

Fahira mengungkapkan, jika melihat dari lima tema debat, sebenarnya isu atau persoalan seputar perempuan dan anak bisa disisipkan di semua tema. Untuk tema “Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme”, isu perempuan dan anak bisa dipotret terkait persoalan komitmen kedua paslon terhadap penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan political will paslon dalam menyusun dan mengimplementasikan blue print perlindungan anak yang hingga detik ini Indonesia belum memilikinya.

Kata Fahira, basis argumennya adalah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin mengkhawatirkan.

“Misalnya sepanjang 2016 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Artinya, rata-rata tiap hari terjadi 710 kasus kekerasan terhadap perempuan atau tiap satu jam terjadi 30 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini kan persoalan besar,” jelasnya.

Dia mengatakan, untuk isu soal perempuan dalam tema “Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur” bisa ditilik dari sejauh mana komitmen paslon meretas semua hambatan yang menghalangi perempuan terlibat secara penuh dalam pengelolaan sumber daya alam mulai dari perencananaan, pelaksanaan, hingga dampak dari pengelolaan sumber daya alam.

“Banyak perempuan terutama di desa yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam. Namun akibat masifnya penguasaan para investor di sektor kehutanan, perkebunan, terutama pertambangan, para perempuan kehilangan mata pencariannya karena akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya alam hilang begitu saja,” kata Senator Jakarta ini.

Kalau tema “Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan”, menurut Fahira, isu perempuan dan anak sangat banyak yang bisa dibahas. Untuk kesehatan, stunting wajib menjadi bahasan debat dan menjadi prioritas siapapun presiden yang terpilih. Karena saat ini sekitar 37 persen atau hampir 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Tema ketenagakerjaan, selain persoalan TKW, juga patut dibahas kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan juga masih terus terjadi hingga saat ini.

Debat keempat yang bertema “Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional” bisa diulas soal upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan.

Sementara tema kelima yaitu “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri”, bahasan soal ekonomi dan kesejahteraan sangat banyak relevansi dengan isu perempuan. Bagi Fahira, Presiden ke depan harus paham bahwa perempuan itu adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan.

“Tanpa ada program peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan yang konkret dan kemauan politik yang kuat dari Presiden untuk membuka akses sumber-sumber ekonomi bagi perempuan, maka selama itu juga pengentasan kemiskinan akan terkendala,” pungkas Fahira.(faz/dim)