Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memastikan distribusi logistik Pemilu 2109 selesai hari ini, Senin (15/4/2019). Choirul Anam Ketua KPU Jawa Timur mengatakan, sampai pagi ini, hampir seluruh perlengkapan Pemilu sudah ada di kecamatan/kelurahan/desa.
“Hari ini kita klirkan. Kita invetarisir secara menyeluruh termasuk kekurangan formulir dan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ujarnya kepada Radio Suara Surabaya, Senin.
Choirul menjelaskan, kondisi cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari ini memang menganggu proses pengiriman ke daerah terpencil di Banyuwangi dan Situbondo. “Akses jalannya susah, tapi hari ini sudah selesai,” kata dia.
Sementara, pengiriman ke kepulauan yang Pemilu sebelumnya sering terlambat, justru sudah selesai. “Logistik untuk warga di Pulau Masalembu sudah kami kirim lewat Tanjung Perak. Sedangkan pengiriman ke Pulau Sapeken kita dahulukan sejak 2 minggu lalu. Pulau ini paling jauh dan susah aksesnya,” ujar Choirul.
Total TPS di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 130.010 TPS, ditambah 161 TPS tambahan. 77 TPS di antara TPS tambahan, ada di dalam rutan. Lalu sisanya di pondok pesantren besar. Lebih dari 950 ribu lebih petugas KPPS di Jawa Timur sudah dilantik dan menjalani bimtek serta pelatihan untuk pelaksanaan harian.
Hal lain yang juga menjadi target KPU Jatim hari ini adalah memastikan formulir C6 terdistribusi ke semua pemilih. Seringkali saat KPPS mengantarkan C6 ke rumah warga, warga tidak ada, rumah sedang tertutup. Sampai Minggu (13/4/2019), masih banyak warga Jatim yang komplain ke KPU karena belum menerima C6.
“Masyarakat yang belum menerima, bisa proaktif menanyakan ke KPPS atau Ketua RT
Masyarakat yang belum tahu dirinya sudah terdaftar atau belum, bisa mengecek dulu di lindungihakpilihmu,kpu.go.id atau di aplikasi KPU RI Pemilu 2019.
“Cek terdaftar di mana TPS mana sesuai dengan KTP. Kalau belum terdaftar, masyarakat masih bisa mencoblos dengan membawa e-ktp atau surat keterangan ke TPS sesuai dengan alamat KTP,” katanya.
KPU juga menyediakan form C3 bagi warga disabilitas agar tetap dapat memilih dengan didampingi keluarga atau petugas TPS, dengan catatan sebisa mungkin kerahasiaan pilihan warga disabilitas tetap terjaga.(iss/rst)