Demokrat Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya Agar Tidak Ada Benturan Politik

Herman Khaeron Ketua DPP Partai Demokrat menjelaskan, wacana pembentukan pansus Jiwasraya mereka dorong untuk membantu keinginan publik dalam penyelesaian persoalan gagal bayar PT Jiwasraya sebuah perusahaan asuransi.

Menurut Herman, ada berbagai proses yang harus dilakukan selain Direksi Jiwasraya yang saat ini sedang bekerja untuk mencarikan strategi, cara dan solusi terhadap persoalan Jiwasraya.

Kata dia, upaya lain adalah bentuk proses politik dalam bentuk Pansus yang akan dilaksanakan atau didorong di Komisi VI beserta dengan komisi lainnya yang relevan.

“Ini juga dalam upaya untuk menyelesaikan itu. Jadi jangan kemudian ditafsirkan bahwa kalau terbentuk Pansus ini akan menjadi kegaduhan politik,” ujar Herman di Jakarta, Senin (30/12/2019).

Menurut Herman, konteks pembentukan pansus adalah untuk mengurai dan menemukan persoalan-persoalan terkait dengan persoalan Jiwasraya dan mencarikan solusi yang tepat dan yang cermat.

“Tentu memberikan keyakinan kepada publik bahwa persoalan Jiwasraya bukan hanya kehilangan kepercayaan dari para nasabah tetapi juga kehilangan dari seluruh instrumen bangsa atas industri keuangan,” kata dia.

Kata Herman, kini orang khawatir untuk berinvestasi di asuransi bahkan mungkin juga agak khawatir untuk berinvestasi di sektor lainnya karena asuransi BUMN saja bisa terjadi seperti ini, apalagi di korporasi lainnya.

Oleh karena itu, kata Herman, untuk bisa memberikan keyakinan kepada para nasabah agar uang dan hak-haknya kembali lagi serta memberikan kepercayaan kepada publik yang lebih besar, maka DPR perlu membuat Pansus.

Herman mengatakan, jika kemudian ada pelanggaran hukum atas kewenangan ataupun diluar kewenangan, maka harus diproses seadil-adilnya.

“Kalau menabrak persoalan hukum yang terkait dengan kerugian Jiwasraya, ya tentu itu juga harus diproses seadil-adilnya,” kata dia.

Jika terjadi mismanajemen atas direksi juga, menurut Herman, harus diurai apa sesungguhnya mismanajemen yang menyebabkan Jiwasraya rugi dan gagal bayar 2019.

“Dan kemudian tidak ada lagi menyalahkan masa lalu gitu ya karena kalau menurut data yang sudah disampaikan oleh Pak Hexana Direktur Utama Jiwasraya saya hadir langsung di situ saya juga memberikan komentar tentu sampai tahun 2017 laporan keuangannya masih untung bahkan risk based capital nya juga masih memenuhi unsur yang ditetapkan oleh OJK yaitu 123% anjlok 2018-2019 menjadi minus 850 persen,” jelasnya.

Herman juga ingin melihat kalau Pansus ini akan menyelidiki peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di dalam mengawal, mengawasi pada setiap industri keuangan.

“Oleh karena itu penting Pansus ini untuk memberikan kepastian keyakinan kepada nasabah dan yang lebih luas adalah kepada publik bahwa sesungguhnya negara bisa hadir dan kemudian kami DPR bersama pemerintah bisa memberikan solusi dengan mengurai persoalan-persoalannya dan tentu menegakkan hukum bagi siapapun yang tentu melakukan kesalahan di dalam persoalan Jiwasraya ini,” ujar Herman yang juga anggota Komisi. VI DPR RI ini.

Kata Herman, Pansus Jiwasraya akan memberikan informasi yang terang benderang untuk menjawab, sehingga tidak ada benturan politik.

Herman berharap, tidak terjadi benturan dalam polemik politik. Kalau terjadinya masa lalu, betul. Dulu Jiwasraya pernah ada masalah pada waktu terjadinya krisis ekonomi nasional pada tahun 1998 dan sampai 2006 dan tentu ada proses perbaikan. Laporan 2017 masih membukukan keuntungan dan risk based capital-nya juga masih memungkinkan sebagai perusahaan asuransi yang tentu masih bisa menjalankan kegiatan korporasinya. 2019 baru dinyatakan krisis likuiditas dan terjadi gagal bayar.

“Jadi, Pansus adalah sebagai alat untuk membuka tabir dibalik gagal bayarnya Jiwasraya. Ya jadikan ini alat supaya terang benderang. Bukan hanya sekedar menyalahkan masa lalu. Jadikan Pansus sebagai solusi agar kepercayaan publik terhadap industri keuangan nasional akan tumbuh dan lebih kuat,” pungkas Herman.

Sekadar diketahui, sebelumnya ada saling tuding antara PDIP dan Demokrat. PDIP menyebut bahwa kasus Jiwasraya mulai terjadi pada masa SBY, sedang Demokrat menyebut pada era Jokowi.(faz/iss/ipg)