Bacalon Kepala Daerah PDIP Jatim Ikut Fit and Proper Test, Keputusan Tetap di DPP

Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bakal calon (Bacalon) Kepala Daerah se-Jawa Timur yang sudah mendaftar ke PDI Perjuangan berlangsung dua hari sejak hari ini, Rabu (18/9/2019).

Para bacalon kepala daerah untuk 19 kabupaten/kota ini adalah yang sudah mendaftar di DPC PDIP kabupaten/kota maupun DPD PDIP Jatim pada 5-14 September 2019.

Kusnadi Ketua DPD PDIP Jatim mengatakan, ada 53 calon untuk delapan daerah pemilihan yang mengikuti fit and proper test hari ini.

Bacalon yang ujian hari ini untuk Pilkada Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten dan Kota Blitar, serta Kabupaten Kediri.

Sedangkan pada hari berikutnya, Kamis (19/9/2019), Kusnadi menyebutkan ada sekitar 65 orang yang akan mengikuti fit and proper test ini. Totalnya sekitar 130 orang.

“Ini bukan ujian, kami mau mendalami kesiapan dan kesungguhan para calon kepala daerah yang akan berangkat dari PDIP ini,” ujar Kusnadi.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan ini, kata Kusnadi, tidak berupa nilai. Lebih pada catatan-catatan tim penguji dari jawaban atas pertanyaan tertulis dan verbal.

Materi yang diujikan PDIP terhadap bacalon itu sebenarnya seputar potensi yang dimiliki para pendaftar. Baik potensi jaringan dan potensi kemenangan.

“Yang kami gali dari mereka seperti kondisi keluarga. Anaknya berapa? Kerjaannya apa? Lalu tentang kesiapannya maju, serta pemahaman dia terhadap PDIP,” ujarnya.

Karena sifat sejumlah pertanyaan lebih banyak pada pemahaman tentang PDIP, dalam tes ini DPD tidak melibatkan penguji dari luar PDIP, seperti akademisi misalnya.

Ada tujuh tim penguji yang terdiri dari beberapa orang kader DPD PDIP Jatim sendiri, dan menangani peserta semampu mereka.

“Enggak ada nilai,” kata Kusnadi menegaskan lagi. Hasil fit and proper test ini nantinya akan dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Semua keputusan, apakah orang tertentu mendapat rekomendasi untuk maju sebagai calon wakil kepala daerah yang diusung PDIP di daerah tertentu, ada di DPP.

“Nanti DPP akan mengundang lagi. Mereka semua yang dipanggil kemudian akan diikutkan ke sekolah partai. Iya, ini termasuk proses seleksi kader,” katanya.

Kusnadi juga tidak menutup kemungkinan, DPP PDIP pada praktiknya nanti akan merekomendasikan calon yang sebelumnya tidak pernah daftar dalam penjaringan.

“Mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin. Itu adalah kewenangan DPP. DPP nanti punya pertimbangan sendiri dalam hal ini (rekomendasi),” katanya.

Ada beberapa calon incumbent seperti Whisnu Sakti Buana yang juga mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Yusuf Widiatmoko Wakil Bupati Banyuwangi, misalnya.

Yusuf yang sudah dua periode menjadi Wakil Bupati Banyuwangi mendampingi Abdullah Azwar Anas Bupati sejak 2010 ingin naik menjadi bupati.

“Ya mereka ya tetap ikut proses itu (fit and proper test) dan kita perlakukan sama aja lah,” ujarnya. “Tapi kalau Pak Whisnu, nanti saya sendiri yang nguji,” kata Kusnadi lalu tertawa.

Kusnadi juga memastikan, tidak ada mahar yang harus dibayarkan oleh para pendaftar bacalon kepala daerah dalam proses penjaringan ini.

“Enggak ada. Lha wong mangan ae (makan saja) tak kasih,” katanya lalu tertawa.(den/bid)