Anggota DPD Asal Papua Minta Presiden Pecat Menteri Yang Kirim Pasukan ke Papua

Mervin Sadipun Komber anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengatakan kalau soal Papua itu akar masalahnya di Malang dan Surabaya. Sehingga perlu penegakkan hukum yang tepat di dua kota itu.

“Jadi tegakkan saja hukum berdasarkan lokus di tempat itu,” ujar Mervin di gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Mervin menyarankan agar Menkopolhukam tidak mengirimkan pasukan ke Papua, karena masalahnya bukan disana.

“Jadi saya juga minta Menko Polhukam untuk menahan jangan sampai ada pasukan yang dikirim ke Papua. Saya pikir jangan sampai begitu, karena masalahnya ini kan di Malang dan Surabaya. Selesaikan disitu,” jelasnya.

Dia minta Mendagri untuk memanggil wakil walikota Malang atas indikasi pernyataannya yang diduga menjadi satu diantara penyebab masalah kerusuhan di Papua.

Mervin mengaku mendapat informasi bahwa ada beberapa pasukan dikirim ke Papua. Untuk itu, kata dia, Menko Polhukam harus menjelaskan soal informasi ini.

“Jadi saya minta Menko Polhukam untuk menjawab ini, kenapa sampai dikirim kesana. Masalah ini ada di Malang dan di Surabaya. Selesaikan disitu saja,” tegasnya.

Menurut Mervin, penyelesaian masalah di Papua itu bukan melalui pendekatan keamanan, tetapi cukup dengan pendekatan adat.

“Saya menyesalkan kalau sampai tindakan (pengiriman pasukan, red) itu dilakukan. Jadi keliru kalau masih dengan pendekatan keamanan. Harus dengan pendekatan adat,” kata dia,

Mervin sudah memberikan saran kepada Mendagri untuk mengumpulkan Gubernur Jatim, Wakil Walikota Malang dan Gubernur Papua untuk menyelesaikan secara adat, dengan catatan agar kejadian serupa tidak terulang.

Mervin minta Presiden memecat Menteri yang mengirim pasukan ke Papua, karena tidak akan menyelesaikan masalah.

“Saya minta presiden untuk memecat menteri siapapun yang memberikan ijin mengirimkan pasukan ke Papua. Karena bagi saya Menteri itu tidak paham dengan Papua,” tegasnya.

Mervin juga minta Kapolri mengevaluasi Kapolda Jatim dan Kapoltabes Surabaya terkait cara penanganan asrama Papua di Surabaya.(faz/dwi)