Menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019, Forkopimda Jatim menggelar rapat koordinasi ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Timur 2018, di Grand City, Surabaya, Selasa (6/11/2018). Acara yang digelar dengan tema “Jatim Aman dan Kondusif” ini diikuti sekitar 2.500 peserta dari seluruh jajaran Forkopimda, mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.
Dalam kesempatan itu, Soekarwo Gubernur Jatim menyampaikan rasa optimisnya bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 akan naik atau mencapai 80 persen. Untuk mencapai target ini, Soekarwo mengaku pihaknya akan menggandeng para unsur Forkopimda Jatim.
Dengan menggandeng Irjen Pol Luki Hermawan Kapolda Jatim dan Mayjen TNI Arif Rahman Pagdam V Brawijaya untuk mengumpulkan seluruh personelnya. Mulai dari Kapolres, Kapolsek, Danrem dan Danramil di seluruh Jatim. Nantinya, mereka akan dikolaborasikan dengan jajaran pemerintah seperti bupati, walikota dan kepala desa.
“Saya yakin 80 persen bahkan lebih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jatim akan menggunakan hak suaranya di Pemilu 2019. Caranya ya menggandeng unsur-unsur Forkopimda ini, secara keseluruhan,” kata Soekarwo, Selasa (6/11/2018).
Menurutnya, kolaborasi ini akan memberikan dampak di berbagai bidang. Bukan hanya sisi politik, tetapi juga berdampak pada hal sosial dan ekonomi. Untuk itu, dia meminta agar segala konflik yang muncul bisa diredam sedini mungkin sejak di tingkat bawah, yakni di kecamatan. Apabila konflik itu membesar akan sangat mengganggu stabilitas keamanan di Jatim secara keseluruhan.
Soekarwo menambahkan, stabilitas keamanan di Jatim dinilai sangat penting dan utama. Karena, terletak di provinsi paling ujung timur. Pulau Jawa ini menjadi center of gravity dan menjadi pusat logistik dan konektivitas perdagangan nasional, khususnya di Indonesia bagian timur. Sehingga, bila stabilitas keamanan Jatim terganggu, maka perekonomian Indonesia bagian timur juga akan terkena dampaknya.
“Kalau ada masalah di desa, harus bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Jangan sampai masalah itu besar. Apalagi sampai ke provinsi. Jaga kekompakan menjelang tahun politik ini sebagai bagian pesta demokrasi. Proses pelaksanaan ini rentan berpotensi terjadinya ketegangan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di antara masing-masing pendukung,” jelasnya.
Senada dengan Soekarwo, Soni Sumarsono Dirjen Otoda Kemendagri juga menyatakan optimisnya terhadap tingkat partisipasi masyarakat Jatim dalam menyambut pesta demokrasi Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Dia juga mengapresiasi rapat forkopimda dalam rangka pengamanan pileg dan pilpres.
“Saya juga optimistis tingkat partisipasinya mencapai 80 persen lebih, karena masyarakat Jatim memiliki kesadaran yang tinggi, mudah digerakkan dan sangat kompak. Saya kira ini baru pertama kali dilakukan dari 34 provinsi lainnya untuk khusus dalam rangka pengamanan pileg dan pilpres,” kata dia. (ang/iss/ipg)