Komisaris Jenderal (Polisi) Mochamad Iriawan, Senin (18/6/2018), resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jawa Barat, sesudah dilantik Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri, di Gedung Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat.
Atas pelantikan perwira tinggi aktif Polri sebagai kepala daerah selama masa Pilkada, Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI menilai pemerintah sudah menjatuhkan kredibilitasnya sendiri.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, usulan itu sebelumnya mendapat kritik masyarakat luas sekitar bulan Januari-Februari 2018. Lalu, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 menyatakan usulan itu ditarik atau dibatalkan.
Selain mencederai semangat Reformasi, Fadli Zon melihat tidak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Karena, masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri.
“Pelantikan Komjen (Pol) M.Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah ternyata tidak bisa dipercaya. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik, menipu rakyat,” ujarnya di Bogor, Jawa Barat, Senin (18/6/2018).
Alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena menjabat Sestama Lemhanas, menurut Fadli adalah alasan mengada-ada.
“Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pimpinan DPR bidang Korpolkam itu mempertanyakan alasan pemerintah begitu ngotot menjadikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.
Fadli menduga ada tiga persoalan terkait pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Pertama, pelantikan itu telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.
“Dulu, Presiden menyebut usulan itu sebatas isu. Mendagri dan Kapolri juga menarik usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan mengklarifikasi pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik,” paparnya.
Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahapan Pemilu.
“Kami mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Tapi, kami yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi,” katanya.
Ketiga, pelantikan itu memicu spekulasi di tengah masyarakat terkait motif pemerintah. Sebelumnya, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.
Penilaian itu terbukti tak valid, dan dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan, sejauh ini proses pilkada berjalan lancar.
“Langkah pemerintah yang tidak mau dikoreksi semacam itulah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat,” pungkasnya. (rid)
NOW ON AIR SSFM 100
